Kompas.com - 02/03/2019, 16:00 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertajuk Rekomendasi Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang di ballroom Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertajuk Rekomendasi Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang di ballroom Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) malam.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritisi orasi politik Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat (Kogasma PD) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang berisi rekomendasi untuk presiden mendatang.

Juru bicara Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma’ruf Amin itu menilai AHY yang miskin pengalaman di bidang politik terkesan menggurui dan bertindak prematur.

“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan AHY untuk presiden mendatang rasanya terlalu prematur, mengingat kontestasi pemilihan presiden saat ini sedang berlangsung,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/3/2019).

Baca juga: PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Misbakhun mengatakan, akan lebih elok jika AHY menyampaikan rekomendasi politiknya langsung kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, Partai Demokrat merupakan salah satu anggota koalisi partai pengusung pasangan nomor urut 02 itu.

“Rasanya akan lebih elok jika rekomendasi dari anggota koalisi partai pendukung diberikan kepada Prabowo-Sandi. Masukkan rekomendasi AHY itu sebagai bagian dari program-program kerja dalam kampanye bersama,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun menduga orasi politik AHY yang disiarkan langsung di televisi justru mencerminkan kegelisahan Demokrat sebagai pengusung Prabowo-Sandi.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,Kompas.com/Robinson Gamar Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,

Baca juga: Pidato Politik AHY, dari soal Program Zaman SBY hingga Nurhadi-Aldo

Dalam analisis Misbakhun, orasi AHY memunculkan kesan koalisi pengusung Prabowo-Sandi tak terlalu menggubris partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Demokrat ini dulu pernah membawa AHY untuk menjadi cawapres ke partai-partai koalisi tetapi tidak bisa dicalonkan. Sekarang AHY muncul di panggung eksklusif nan megah dan berpidato. Bisa jadi itu karena Partai Demokrat sudah tidak didengarkan oleh partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi sehingga memaksa mereka harus membuat panggung sendiri,” ujar Misbakhun.

Baca juga: Pidato Politik, AHY Singgung Fenomena Nurhadi-Aldo dan Tingginya Potensi Golput

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu juga menilai isi pidato AHY malah menunjukkan Demokrat tak punya solusi teknis atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Padahal, kata Misbakhun, partai politik adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita besar rakyat Indonesia.

“Di saat paslon capres dan cawapres sudah bicara biodiesel dan B20, bicara unicorn dan Palapa Ring sebagai infrastrukturnya, Partai Demokrat masih berkutat membicarakan masalah, bukan solusi. Masih sangat umum, global dan jauh dari detil teknis penyelesaian masalahnya,” kata Misbakhun.

Baca juga: AHY Minta Presiden Terpilih Perbanyak Pusat Inkubasi Start-up

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.