Kepada FUI, KPU Tegaskan Presiden Petahana Tak Harus Mundur Jika Nyapres

Kompas.com - 01/03/2019, 19:30 WIB
Audiensi KPU bersama perwakilan FUI di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAudiensi KPU bersama perwakilan FUI di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, presiden tidak harus mundur jika maju sebagai capres dalam pemilu presiden.

Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat beraudiensi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Perwakilan Massa Aksi Damai FUI Diterima KPU, Salah Satunya Amien Rais

FUI mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tidak mundur dari jabatannya meskipun maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Jadi memang berbeda dengan Pilkada. Pilkada kalau ada petahana nyalon, petahana harus cuti di luar tanggungan negara, keluar rumah dinas, dan jadi masyarakat biasa," kata Wahyu.

"Tetapi untuk pilpres tak demikian peraturan undang-undangnya. Jadi pada waktu petahana jadi capres, saat waktu yang sama dia jadi presiden," sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ada Aksi Damai FUI di Gedung KPU Besok, Polisi Terjunkan 4.000 Personel

Wahyu mengatakan, sebagai capres petahana, ada hak-hak yang melekat pada capres tersebut. Misalnya, hak protokoler, keamanan, dan kesehatan.

Meski begitu, presiden tetap harus bersurat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), KPU, dan Bawaslu mengenai jadwal kampanyenya.

Surat tersebut bersifat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan melakukan kampanye.

Baca juga: Massa Aksi Damai di Depan Gedung KPU Membubarkan Diri

"Berdasarkan peraturan undang-undang tak ada satu pun lembaga yang berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan presiden cuti, karena cutinya bersifat pemberitahuan," ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya dalam bekerja sifatnya melaksanakan undang-undang.

Kompas TV Beredarnya video viral yang mengandung unsur fitnah terhadap Calon Presiden petahana Joko Widodo menunjukkan masih maraknya kampanye hitam jelang pilpres. Berbeda dengan kampanye negatif, kampanye hitam tidak berdasarkan fakta alias murni kebohongan. Benarkah kampanye hitam diorganisasi secara sistematis menjelang pilpres? Apa upaya meredam maraknya kampanye hitaam ini? Simak bahasannya bersama sejumlah narasumber dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Nasional
Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Nasional
Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.