Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada FUI, KPU Tegaskan Presiden Petahana Tak Harus Mundur Jika Nyapres

Kompas.com - 01/03/2019, 19:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, presiden tidak harus mundur jika maju sebagai capres dalam pemilu presiden.

Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat beraudiensi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Perwakilan Massa Aksi Damai FUI Diterima KPU, Salah Satunya Amien Rais

FUI mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tidak mundur dari jabatannya meskipun maju sebagai capres di Pilpres 2019.

"Jadi memang berbeda dengan Pilkada. Pilkada kalau ada petahana nyalon, petahana harus cuti di luar tanggungan negara, keluar rumah dinas, dan jadi masyarakat biasa," kata Wahyu.

"Tetapi untuk pilpres tak demikian peraturan undang-undangnya. Jadi pada waktu petahana jadi capres, saat waktu yang sama dia jadi presiden," sambungnya.

Baca juga: Ada Aksi Damai FUI di Gedung KPU Besok, Polisi Terjunkan 4.000 Personel

Wahyu mengatakan, sebagai capres petahana, ada hak-hak yang melekat pada capres tersebut. Misalnya, hak protokoler, keamanan, dan kesehatan.

Meski begitu, presiden tetap harus bersurat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), KPU, dan Bawaslu mengenai jadwal kampanyenya.

Surat tersebut bersifat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan melakukan kampanye.

Baca juga: Massa Aksi Damai di Depan Gedung KPU Membubarkan Diri

"Berdasarkan peraturan undang-undang tak ada satu pun lembaga yang berhak mengizinkan atau tidak mengizinkan presiden cuti, karena cutinya bersifat pemberitahuan," ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya dalam bekerja sifatnya melaksanakan undang-undang.

Kompas TV Beredarnya video viral yang mengandung unsur fitnah terhadap Calon Presiden petahana Joko Widodo menunjukkan masih maraknya kampanye hitam jelang pilpres. Berbeda dengan kampanye negatif, kampanye hitam tidak berdasarkan fakta alias murni kebohongan. Benarkah kampanye hitam diorganisasi secara sistematis menjelang pilpres? Apa upaya meredam maraknya kampanye hitaam ini? Simak bahasannya bersama sejumlah narasumber dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com