Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil, Haris Azhar Sebut Itu Kegenitan Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menduga wacana kembalinya perwira TNI di jabatan sipil tak terlepas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Haris berpendapat, wacana itu merupakan upaya untuk mendekatkan militer kepada pemerintahan saat ini.

"Kalau saya menduganya ini cuman soal kegenitan politisi yang kebetulan juga mantan militer, yang coba mau mencuri situasi, untuk membangun trade off, dagang, untuk mengundang tentara itu lebih dekat kepada mereka yang berkuasa hari ini," terang Haris dalam acara diskusi bertajuk "Dwifungsi Disfungsi TNI" di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Ketua DPR Anggap Tak Masalah Perwira TNI Duduki Jabatan ASN

Jika alasan rencana itu disebabkan banyak perwira TNI yang tidak mendapat jabatan, Haris mengungkapkan ada cara lain untuk mengatasinya yaitu, menyesuaikan dengan strategi pertahanan.

"Jadi butuh berapa jenderal. Jenderal itu akan duduk di pos-pos mana saja. Nah, itu masuk dalam bagian namanya doktrin sistem dan juga alutsista pertahanan," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Penempatan TNI di Jabatan Sipil Tak Sesuai UU

Hal ini meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilakukan.

Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI.