Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu 2019, Ini Seruan Moral KWI bagi Umat Katolik

Kompas.com - 01/03/2019, 17:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan seruan moral bagi umat Katolik di Indonesia terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI Mgr Vincentius Sensi Potokota menjelaskan, salah satu poin seruan ditujukan bagi umat Katolik, baik sebagai pemilih, penyelenggara dan pengawas, maupun sebagai kandidat.

"Sebagai pemilih, kita harus mempunyai informasi yang cukup terkait kandidat yang akan dipilih dan partai politiknya. Kedua, mengetahui hal-hal teknis seputar pemilu, meluangkan waktu ke TPS untuk memberikan suara, mencoblos kartu suara secara benar, dan turut serta mengawasi penghitungan suara," ujar Vincentius dalam siaran pers yang diterima, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Bertemu, Ini yang Dibahas Presiden Jokowi dan Pengurus KWI

Ketiga, umat Katolik diharapkan menolak politik uang dengan tidak menerima uang atau barang apa pun yang diberikan dengan maksud supaya mereka memilih kandidat tersebut.

Kempat, diharapkan memilih kandidat yang beriman dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, memilih kandidat yang berani menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi.

Keenam, memilih kandidat yang dapat memperjuangkan kepentingan umum dan tidak memolitisasi agama dan suku. Ketujuh, memilih berdasarkan suara hati dan bukan karena adanya tekanan dan pesanan tertentu.

Baca juga: PGI dan KWI Harap Pemerintah Serius Cegah Tumbuhnya Ideologi Terorisme

Terakhir, peka dan peduli dengan sesama pemilih, khususnya yang mengalami disabilitas atau keterbatasan lain.

Vincentius melanjutkan, umat Katolik yang bertugas sebagai penyelenggara serta pengawas pemilu juga diserukan agar pertama, memahami dan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Pemilu serta aturan yang berlaku.

"Kedua, bekerja secara profesional. Ketiga, melayani masyarakat kandidat dan partai politik secara baik. Keempat, memberikan informasi yang cukup dan akurat kepada masyarakat terkait pemilu," papar Vinventius.

Baca juga: Catatan KWI untuk RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Terakhir, umat Katolik sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu juga diserukan supaya menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara konsisten.

Adapun kepada kandidat yang beragama Katolik, KWI menyerukan pertama, agar berkampanye bersih tanpa mengumbar kebencian dan menyebarkan berita bohong. Kedua, mempunyai komitmen memperjuangkan kepentingan umum dan Gereja Katolik.

Ketiga, mempunyai wawasan ke-Indonesia-an yang memadai dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang saat ini masih ada. Kempat, setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: KWI Lapor Jokowi soal Acara Pemuda Katolik se-Asia Belajar Toleransi

"Terakhir, bersih dari cacat hukum dan moral," ujar Vincentius.

Mewujudkan kesejahteraan bersama

Vincentius melanjutkan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan umat Katolik Tanah Air. Umat Katolik diharapkan ikut menciptakan suasana damai, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pemilu berlangsung, dengan tidak terprovokasi oleh berbagai jenis ajakan, ajaran, dan tawaran yang mengarah pada munculnya konflik, perpecahan, dan kekerasan di masyarakat.

"Umat harus bersikap aktif membangun komunikasi dan kerja sama dengan kelompok serta umat beragama lain karena pesta demokrasi ini menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat," ujar Vincentius.

Baca juga: Din Syamsuddin Kunjungi Kantor KWI

KWI meyakini bahwa politik itu pada dasarnya baik karena sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune).

Politik dalam dirinya sendiri itu mengandung nilai-nilai luhur, misal pelayanan, pengabdian, pengorbanan, keadilan, kejujuran, ketulusan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab.

Oleh sebab itu, dunia politik harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas, loyalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban jabatan serta menggunakan kekuasaan.

"Pemilu ini harus dilaksanakan dalam batas-batas moral sehingga kehidupan bersama yang lebih baik akan menjadi kenyataan," ujar Vincentius.

Kompas TV Umat Katolik di Jakarta, memanjatkan doa bagi korban bencana tsunami di Selat Sunda, dalam pelaksanaan misa Natal tahun ini. Keuskupan Agung Jakarta juga mengajak umatKatolikuntuk membantu meringankan beban warga yang kekurangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com