Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Anggap Kasus Ratna Sarumpaet Justru Akan Dipolitisasi jika Tak Terungkap

Kompas.com - 01/03/2019, 12:05 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengkritisi pernyataan terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet yang menyebut penangkapannya dipolitisasi.

Menurut Ace, kebohongan soal pemukulan Ratna justru akan dipolitisasi jika tidak diungkap oleh polisi.

"Justru, menurut saya, kalau kasus ini tidak terungkap oleh proses hukum, pasti akan terjadi politisasi terhadap kekerasan dan itu berbahaya sekali bagi demokrasi kita menjelang Pilpres," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Aku Merasa Semua Ini Politisasi, Penangkapan Saya Politisasi..

Jika kebohongan soal Ratna dipukuli tak terungkap, Ace yakin kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang dzalim.

Dia yakin isu tersebut akan menjadikan Jokowi sebagai bulan-bulanan kubu Prabowo-Sandiaga.

"Politisasi kekerasan atas Ratna itu dilakukan dengan sangat jelas. Misalnya, konferensi pers bersama beberapa pendukung, Prabowo juga mengatakan bahwa ini kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara. Jadi, menurut saya, yang melakukan politisasi adalah mereka," kata dia.

Dia berpendapat penangkapan Ratna merupakan proses hukum yang harus dijalani.

Baca juga: Hakim Sidang Ratna Sarumpaet: Pengadilan Tak Ikut-ikutan Masalah Politik

Menurut dia, itu bukan upaya politisasi pemerintah. Proses hukum ini diharapkan bisa membuat Ratna jera dan memberi pelajaran bagi masyarakat.

"Justru inilah saat yang paling tepat buat kita semua untuk menyelesaikan persoalan hoaks, persoalan ujaran kebencian, persoalan berita bohong. Itu diselesaikan oleh mekanisme hukum," ujar Ace.

Kemarin, Ratna baru saja menghadapi sidang perdananya. Setelah sidang, Ratna mengaku banyak berselisih dengan fakta-fakta yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kirim Pesan 5 Kali ke Rocky Gerung, Ini Isinya...

"Iya sudah (selesai persidangan), ya mengerti tapi banyak yang saya berselisih pendapat dengan faktanya (dari Jaksa Penuntut Umum) ya, tapi itu nanti akan dipersoalkan di persidangan," kata Ratna sebelum memasuki Rutan Polda Metro Jaya, Kamis siang.

Ratna mengatakan banyak politisasi dalam penanganan kasusnya saat ini. 

"Aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi," ujar Ratna. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com