Kompas.com - 01/03/2019, 10:31 WIB
Tim Satgas Karhutla melakukan pemadaman api yang ada di dalam gambut di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/IDON TANJUNGTim Satgas Karhutla melakukan pemadaman api yang ada di dalam gambut di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan ada enam helikopter yang dikirim untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Berdasarkan data BNPB, enam unit helikopter itu milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1 unit), korporasi Sinarmas (2 unit), TNI (2 unit), dan 1 unit pesawat TMC milik TNI.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja mengatakan, penanganan karhutla di Riau tidak hanya dilakukan melalui operasi darat saja, tetapi juga udara dengan "water bombing".

"Karena banyak area yang jauh dari akses, maka harus menggunakan operasi udara dengan helikopter. Kalau nanti masih membutuhkan helikopter lagi, kita akan siapkan," ujar Wisnu di kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Tim Satgas Karhutla Maksimalkan Pemadaman agar Asap Tak Sampai ke Malaysia

Wisnu menambahkan, jika masih banyak titik api yang belum terpadamkan, kemungkinan BNPB akan menyewa helikopter dari luar negeri.

Menurut dia, dari enam helikopter yang dikerahkan saat ini, tidak ada yang mampu mengangkut muatan berskala besar.

"Itu akan disewa dari luar negeri, bukan bantuan ya. Karena di dalam negeri tidak ada yang kapasitasnya besar yang bisa mengangkut sampai empat ton air," jelasnya.

Baca juga: BNPB Prediksi Maret dan Juni Bakal Terjadi Kebakaran Hutan di Riau

Namun demikian, jika dilihat dari kondisi terkini, kata dia, dampak asap karhutla di Riau sudah mulai menurun.

Hal itu dikarenakan adanya hujan buatan yang beberapa kali berhasil memadamkan titik api.

Biasanya, dalam satu hari saja hujan buatan mampu menekan munculnya titik api hingga beberapa hari.

"Makannya kita sangat terbantu kalau ada hujan buatan. Kalau water bombing kan hanya satu titik saja," terangnya.

Adapun hingga kini total luas lahan yang terbakar sebanyak 1.178,41 hektar per kabupaten. Sedangkan rinciannya sebagai berikut, Kabupaten Rohil (144 hektar), Dumai (65,5 hektar), Bengkalis (837 hektar), Meranti (20,4 hektar), Siak (30 hektar), Pekanbaru (21,51 hektar), Kampar (19 hektar), Pelalawan (3 hektar), dan Inhil (38 hektar).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X