Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Kartu Baru Jokowi Dinilai untuk Tangkal Serangan Kubu Prabowo

Kompas.com - 01/03/2019, 06:36 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, calon presiden petahana Joko Widodo mempunyai alasan khusus dalam memperkenalkan tiga kartu sakti barunya di masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, tiga kartu baru itu yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah, bukan semata-mata untuk melengkapi kartu-kartu dan program yang sudah ada.

Lebih dari itu, pengenalan tiga kartu tersebut dinilainya untuk menjawab kritik hingga serangan yang kerap disampaikan kubu Prabowo Subianto.

"Ini jurus pamungkas yang digunakan paslon 01 untuk membantah semua narasi kubu 02 soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pangan," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Program 3 Kartu Baru Lahir dari Kebiasaan Blusukan Jokowi

 

Menurut Ujang, tiga kartu ini setidaknya dapat mengambil dua ceruk suara pemilih.

KIP kuliah dan kartu pra kerja akan dapat menarik perhatian para milenial yang jumlahnya sangat besar pada pilpres kali ini.

Sementara, kartu sembako murah bisa menarik simpati dari emak-emak.

"Tapi apakah itu akan efektif, tergantung. Karena dalam konteks program incumbet jika dia dikelola dengan baik maka tentu akan ada hasil dampak terhadap elektoral. Begitu pun sebaliknya," ujar Ujang.

Terlepas apakah akan efektif atau tidak untuk menggaet pemilih, Ujang menilai, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah mulai berani menjanjikan program-program yang konkret kepada masyarakat.

Sementara, kubu Prabowo-Sandiaga dinilainya belum mampu membuat program pamungkas seperti milik Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin Bilang Tiga Kartu Baru Lengkapi Program Sebelumnya

Menurut dia, kubu Prabowo-Sandi lebih banyak membangun narasi negatif dan sporadis dari isu lama.

"Karena narasi yang dikembangkan adalah program yang tidak ada maka serangan itu mudah dipatahkan oleh 01," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi programnya.

Hal ini dia sampaikan dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Minggu (24/2/2019).

Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Karti Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com