Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Cyrus: 60,8 Persen Pemilih Tak Terkoneksi dengan Media Sosial

Kompas.com - 28/02/2019, 18:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkapkan, ceruk pemilih yang tak terkoneksi dengan media sosial lebih potensial dibanding yang terkoneksi.

Hal itu disampaikan Hasan dalam diskusi bertajuk 'Pertarungan Darat dan Media Sosial Capres-Cawapres 2019' di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (28/2/2019) sore.

"Survei Cyrus Network memperlihatkan hanya 39,2 persen pemilih yang terkoneksi dengan minimal salah satu media sosial. Sisanya, 60,8 persen belum bersentuhan, tidak terkoneksi," kata Hasan.

Dari 39,2 persen responden, 33,4 persen memiliki aplikas Whatsapp, 32,4 persen memiliki Facebook, 14,1 persen punya Instagram, 6 persen memasang Line di gawainya dan 3,7 persen memiliki Twitter.

Baca juga: Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

Namun demikian, Hasan melihat populasi pemilih yang terkoneksi media sosial tidak berkembang dan cenderung jenuh.

Ia mencontohkan, dari 32,4 persen responden yang memiliki Facebook, hanya 12,8 persen yang mengaku aktif menyebarkan pesan poIitik di media sosial tersebut.

"Begitu juga di Whatsapp, misalnya, hanya 8,8 persen responden yang mengaku aktif menyebarkan pesan-pesan politik di aplikasi chatting tersebut. Sisanya sudah berhenti atau tidak peduli sama sekali," kata dia.

Temuan yang sama juga terjadi pada pemilih yang punya akun Instagram, Twitter, dan Line.

"lni menunjukkan bahwa keriuhan politik di media sosial sudah tidak berkembang lagi. Tidak lagi menambah audience atau menambah suara. Hanya sekadar mempertahankan isu," katanya.

Apalagi, kata Hasan, data temuan survei juga menunjukkan bahwa saat ini pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung menyeleksi pertemanan di media sosial.

Perputaran pesan pun hanya beredar di sesama kelompok pendukung saja.

"Lalu di mana ceruk yang belum optimal? Yang masyarakat yang tidak terkoneksi dengan riuh rendah kampanye politik di telapak tangan (gawai), jumlahnya 60 persen," ujarnya.

Hasan mengatakan, mereka tidak dalam kondisi tegang dan tersegregasi, karena tidak banyak terpapar ujaran kebencian dan hoaks.

"Segmen ini yang paling belum tersentuh kampanye darat. Baru sekitar 11,9 persen responden yang merasa ada kegiatan timses capres Jokowi-Amin di daerah mereka. Dan baru sekitar 6,5 persen responden yang merasa ada kegiatan timses Prabowo-Sandi di daerah mereka," kata dia.

Di sisi lain, baru 9,8 persen responden pemilih Jokowi-Ma'ruf yang mengaku didatangi timses secara langsung. Sementara baru 5,9 persen responden pemilih Prabowo-Sandiaga yang mengaku sudah didatangi timses.

Baca juga: Survei Cyrus: Elektabilitas Jokowi-Maruf 55,2 Persen, Prabowo-Sandi 36 Persen

"Jadi, masih menyisakan begitu banyak ruang-ruang kosong yang bisa dioptimalkan. Padahal efektivitas kunjungan dan kegiatan darat ini tampak sangat tinggi," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 18-23 Januari 2019. Responden survei sebanyak 1.230 orang yang berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error dalam survei ini plus minus 3 persen. Artinya, persentase dalam survei bisa bertambah atau kurang sekitar 3 persen.

Metode survei menggunakan multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Survei ini diklaim dibiayai mandiri oleh Cyrus Network.

Kompas TV Zonasi diberlakukan supaya peserta pemilu tertib dalam berkampanye.<br /> <br /> Peserta pemilu tidak diperbolehkan kampanye di dua zona berbeda dalam sehari.<br /> <br /> Nantinya, parpol diatur untuk mendapat jadwal kampanye di zona yang sama dengan pasangan capres-cawapres yang didukungnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com