KPU Diminta Memastikan Tak Ada WNA dalam DPT

Kompas.com - 28/02/2019, 11:42 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas DEYTRI ROBEKKA ARITONANGMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hal ini untuk memastikan tidak adanya nama Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum di DPT.

Sebab, DPT memuat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam e-KTP. Sedangkan WNA dengan kondisi tertentu punya kesempatan untuk memiliki e-KTP.

Usulan ini merespons isu WNA China yang memiliki e-KTP. Meski isu itu telah dibantah KPU, bukan tidak mungkin hal serupa akan kembali terjadi.

"Kemungkinan itu kan bisa saja. Makanya ini menjadi pintu masuk untuk memeriksa DPT secara keseluruhan," kata Sigit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: 6 Fakta yang Perlu Diketahui soal E-KTP untuk WNA

Menurut Sigit, KPU perlu tahu ada berapa banyak WNA yang punya e-KTP. Data tersebut dicatat, baik NIK maupun namanya, kemudian ditelusuri di DPT.

Harus dipastikan bahwa tidak ada WNA yang masuk ke DPT. Jika pun ada, KPU harus segera menghapus nama yang bersangkutan dari DPT.

Sigit menambahkan, KPU harus berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang punya kewenangan pencatatan data penduduk.

"Proses itu harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab melibatkan Bawaslu (Bawaslu), sehingga publik jadi percaya dan tidak jadi tidak menebak-nebak," ujar Sigit.

Baca juga: Kemendagri Ingin Bantu KPU Pastikan DPT Bersih dari WNA

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyebut e-KTP untuk WNA telah dicetak sebanyak 1.600 keping sejak tahun 2014.

Penerbitan E-KTP untuk WNA, kata Zudan, telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelumnya, beredar foto KTP elektronik atau e-KTP seorang WNA asal China berinisial GC.

Dari foto yang beredar, KTP-el GC tercantum dengan NIK 320*************. Dalam foto itu, GC disebut tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

KPU telah menegaskan bahwa nama GC tak tercantum di DPT. Termasuk, tak ada WNA yang tercatat di DPT Pemilu 2019.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X