Erick Thohir Sebut Kubu Prabowo-Sandiaga Terus Bangun Kebohongan

Kompas.com - 27/02/2019, 22:14 WIB
Ketua TKN Erick Thohir di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua TKN Erick Thohir di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, menilai bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus mengembuskan kebohongan.  

Hal itu dikatakan Erick berdasarkan adanya perbedaan pernyataan resmi dari anggota Badan Pemenangan Nasional ( BPN) mengenai tiga perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma'ruf di Karawang, Jawa Barat.

"Contoh soal tiga ibu-ibu yang di Karawang itu. Kemarin ada yang tidak sinkron, ada anggota BPN bilang 'Itu bukan tim kita'. Ada yang bilang 'Ini tim kita yang harus dibela'. Kan jelas, Allah membuka, mengasih lihat ketika suatu kebohongan terus dibangun," ujar Erick ketika ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: BPN Akan Beri Bantuan Hukum bagi Tersangka Kasus Video Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan


Menurut dia, suatu fitnah terus dibangun kubu Prabowo-Sandiaga. Apalagi, masih banyak dugaan kebohongan yang belum terungkap, seperti kasus hoaks yang menyeret mantan juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet, dan surat suara tercoblos tujuh kontainer.

"Kami enggak mau terjebak oleh kampanye hitam. Dan kami tentu siap dipanggil KPU dan Bawaslu, bukan malah menakuti dan menyerang mereka," tutur Erick.

"Dan bersyukur sekarang ada alumni-alumni, influencer muda yang menunjukkan bahwa kita bergerak menuju pemerintahan yang benar dan baik," katanya.

Ketiga perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma'aruf Amin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Perempuan asal Karawang berinisial ES, IP, dan CW itu juga sudah ditahan.

Sebelumnya, diberitakan, warga Karawang dan netizen dihebohkan video sosialisasi yang diduga mengarah pada kampanye hitam terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 01.

Video tersebut diunggah pemilik akun Twitter @citrawida5.

Baca juga: Begini Kata Lelaki dalam Video Jokowi Terpilih, Tidak Ada Lagi Azan

Dalam video tersebut tampak dua perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda. Salah seorang perempuan berkata kepada seseorang bahwa apabila Jokowi terpilih, tak ada lagi suara azan

"Moal aya deui sora azan, moal aya deui Nu make tiyung. Awewe jeung Awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang pakai kerudung, perempuan dan perempuan boleh menikah, laki-laki dan laki-laki boleh menikah," kata perempuan dalam video tersebut.

Kompas TV Terkait perkembangan kasus dugaan kampanye hitam yang terjadi di Karawang, Jawa Barat, Satreskrim Polres Karawang telah memeriksa tiga tersangka kasus ujaran kebencian terhadap pasangan capres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 10 orang saksi, termasuk pihak yang telah menonton video hingga pihak yang menyebarkan video ke media sosial. Sebelumnya viral, video yang memperlihatkan tiga perempuan yang menyebut jika Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden, tidak akan ada suara azan dan tidak ada orang yang memakai kerudung serta diperbolehkannya pernikahan sesama jenis.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X