Cerita Wapres Kalla Saat Kartu Kreditnya Ditolak

Kompas.com - 27/02/2019, 20:09 WIB
Wapres Jusuf Kalla menghadiri penutupan Tanwir Muha..adiyah di Bengkulu, Minggu (17/2/2019) KOMPAS.COM/FIRMANSYAHWapres Jusuf Kalla menghadiri penutupan Tanwir Muha..adiyah di Bengkulu, Minggu (17/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini sudah terjadi perubahan besar-besaran di dunia perbankan.

Menurutnya, industri perbankan saat ini sudah mengutamakan aspek digital dan mulai meninggalkan teknologi analog.

Ia pun sempat terimbas oleh perubahan tersebut. Hal itu bermula saat ia hendak menggunakan kartu kreditnya di luar negeri.

"Selama saya 10 tahun saya punya credit card dua, tapi sudah jarang dipakai karena protokol sudah selesaikan semuanya. Enggak pernah lagi pakai itu," ujar Kalla dalam acara Seminar Nasional di Perbanas Institute, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Hati-hati, Hindari Kesalahan Penggunaan Kartu Kredit ini!

"Kemarin saya ke luar negeri masuk toko mau coba lagi saya punya kartu.Ternyata sudah berubah, tidak dipakai tanda tangan tapi PIN. Jadi mana saya ingat punya PIN," lanjut Kalla lantas disambut tawa para peserta seminar.

Kalla melanjutkan, hal itu menunjukan perubahan yang terus terjadi di industri perbankan sehingga menjadi pengingat agar terus memperbaharui teknologinya.

"Lalu saya bilang, masa ( kartu kredit) punya wapres ditolak. Tapi bagaimana. Ini pertanda teknologi berubah semakin cepat," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X