Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Jawab Tudingan yang Sebut Dirinya Bagian dari Kelompok Radikal

Kompas.com - 27/02/2019, 19:12 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945 saat menghadiri deklarasi dukungan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Pemuda Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

Komitmen itu disampaikan Prabowo untuk menjawab tudingan yang menyebut dirinya adalah bagian dari kelompok radikal.

Baca juga: Seknas Prabowo-Sandi Bentuk Laskar Pencegahan dan Pengawasan Kecurangan Pemilu

"Saya mantan TNI, sejak umur 18 tahun saya sudah persembahkan jiwa raga saya untuk negara, rela mati bagi NKRI. Saya akan buktikan komitmen saya kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Rabu (27/2/2019).

Prabowo menilai anggapan radikal yang dituduhkan kepadanya merupakan akibat dari kedekatannya dengan kalangan Islam, para ulama serta kiai.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, tudingan radikal adalah fitnah murahan yang sengaja disebar untuk menurunkan elektabilitasnya di pemilu. 

"Kalau ada bom, yang dituding Islam, tapi belum tentu. Islam kita adalah Islam rahmatan lilalamin. Islam yang membawa manfaat bagi seluruh umat dan sekalian alam," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bercerita asal-asul kedekatannya dengan para ulama dan kiai. Prabowo mengatakan, kedekatannya dengan kiai terjalin sejak dirinya menjadi prajurit. 

Baca juga: BPN Optimistis Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Maruf di Jawa Timur

"Tentara itu sering dikirim ke daerah operasi, siap mati. Biasanya sebelum berangkat ke daerah operasi, kita sowan ke kiai, minta doa," kata mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Oleh sebab itu, jika dirinya terpilih sebagai presiden, Prabowo memastikan akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia tak memandang dari agama mana, suku, etnis, seperti telah dimandatkan oleh dan UUD 1945.

"Saat menerima mandat dari rakyat pada 17 April nanti, semua agama, semua suku, etnis, akan kita ayomi. Jadi tidak benar kalau Prabowo dibilang radikal," ucap Prabowo.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui, ketiga perempuan yang jadi tersangkakasusdugaan pelanggaran undang-undang ITE dan melakukan kebohonganterhadap pasangan capres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, adalah relawan pendukung Prabowo-Sandi. BPN menyatakan cara-cara kampanye yang dilakukan ketiganya bukanlah standar kampanye yang diarahkan BPN Prabowo-Sandi. Meski begitu, tidak ada satu pun kecaman yang dikeluarkan, terhadap kampanye hitam ketiga perempuan itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com