Sandiaga Janji Revisi Aturan agar Honorer Diatas 35 Tahun Bisa jadi PNS

Kompas.com - 27/02/2019, 19:05 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan merevisi aturan agar guru honorer yang berusia diatas 35 tahun bisa menjadi pegawai negeri sipil. Janji itu akan direalisasikan apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019. 

"Salah satu permasalahannya adalah regulasinya. jadi ada yang sudah lewat 35 tahun merasa tidak diperlakukan secara adil. Nah kita harus lihat ini dari sisi keadilannya," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pasal 23 PP itu mengatur bahwa usia paling rendah untuk melamar menjadi CPNS paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun.

Baca juga: Debat Ketiga, Sandiaga Akan Singgung soal Rendahnya Kesejahteraan Guru Honorer

"Kan regulasi itu kita bisa sesuaikan agar menghadirkan satu sistem pendidikan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai regulasi kita menghambat," kata Sandi.

Sandiaga menilai aturan yang membatasi hanya sampai 35 tahun itu sangat tidak adil. Guru honorer yang sudah lama mengabdi justru tidak mempunyai kesempatan menjadi PNS dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

"Mereka harus dikembalikan rasa keadilannya. Mereka sudah bertahun-tahun ada yang sampai puluhan tahun mengabdi tapi tidak ada peningkatan kesejahteraannya dan peningkatan statusnya. Jadi hampir tiap kunjungan kami lakukan, guru-guru honorer menjerit karena mereka tidak diperlakukan secara adil," ujarnya.

Padahal, Sandiaga menilai masalah kesejahteraan ini sangat berkaitan dengan kompetensi guru. Jika kesejahteraan belum terpenuhi, akan sulit meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.

Hal ini otomatis membuat peningkatan kualitas siswa didik dan kualitas pendidikan secara keseluruhan menjadi tidak maksimal.

Baca juga: Respons Sandiaga Setelah Dilaporkan Eks Kombatan GAM ke Polda Aceh

"Kuncinya itu sebenarnya adalah kualitas dari guru itu sendiri. Kalau kualitas gurunya baik, mau usianya 40, 45 tahun dia berhak mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan status," kata dia.

Sementara saat ditanya mengenai anggaran yang diperlukan untuk menggaji guru-guru honorer yang diangkat menjadi PNS, Sandiaga mengakui hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Namun Sandiaga berjanji ia dan Prabowo Subianto bakal mencari jalan keluarnya apabila nantinya memenangi pilpres 2019. "Tentunya kita harus perhatikan anggarannya," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X