Sandiaga Janji Revisi Aturan agar Honorer Diatas 35 Tahun Bisa jadi PNS

Kompas.com - 27/02/2019, 19:05 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan merevisi aturan agar guru honorer yang berusia diatas 35 tahun bisa menjadi pegawai negeri sipil. Janji itu akan direalisasikan apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019. 

"Salah satu permasalahannya adalah regulasinya. jadi ada yang sudah lewat 35 tahun merasa tidak diperlakukan secara adil. Nah kita harus lihat ini dari sisi keadilannya," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pasal 23 PP itu mengatur bahwa usia paling rendah untuk melamar menjadi CPNS paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun.

Baca juga: Debat Ketiga, Sandiaga Akan Singgung soal Rendahnya Kesejahteraan Guru Honorer

"Kan regulasi itu kita bisa sesuaikan agar menghadirkan satu sistem pendidikan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai regulasi kita menghambat," kata Sandi.

Sandiaga menilai aturan yang membatasi hanya sampai 35 tahun itu sangat tidak adil. Guru honorer yang sudah lama mengabdi justru tidak mempunyai kesempatan menjadi PNS dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

"Mereka harus dikembalikan rasa keadilannya. Mereka sudah bertahun-tahun ada yang sampai puluhan tahun mengabdi tapi tidak ada peningkatan kesejahteraannya dan peningkatan statusnya. Jadi hampir tiap kunjungan kami lakukan, guru-guru honorer menjerit karena mereka tidak diperlakukan secara adil," ujarnya.

Padahal, Sandiaga menilai masalah kesejahteraan ini sangat berkaitan dengan kompetensi guru. Jika kesejahteraan belum terpenuhi, akan sulit meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.

Hal ini otomatis membuat peningkatan kualitas siswa didik dan kualitas pendidikan secara keseluruhan menjadi tidak maksimal.

Baca juga: Respons Sandiaga Setelah Dilaporkan Eks Kombatan GAM ke Polda Aceh

"Kuncinya itu sebenarnya adalah kualitas dari guru itu sendiri. Kalau kualitas gurunya baik, mau usianya 40, 45 tahun dia berhak mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan status," kata dia.

Sementara saat ditanya mengenai anggaran yang diperlukan untuk menggaji guru-guru honorer yang diangkat menjadi PNS, Sandiaga mengakui hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Namun Sandiaga berjanji ia dan Prabowo Subianto bakal mencari jalan keluarnya apabila nantinya memenangi pilpres 2019. "Tentunya kita harus perhatikan anggarannya," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X