NU Dukung 'Human Fraternity Document' yang Ditandatangani Vatikan dan Al-Azhar

Kompas.com - 27/02/2019, 17:53 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj saat jumpa pers usai  acara Rakornas ke-IV NU Care-Lazisnu di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, Jumat (15/02/2019) KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj saat jumpa pers usai acara Rakornas ke-IV NU Care-Lazisnu di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, Jumat (15/02/2019)

BANJAR, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung Human Fraternity Document atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan yang diterbitkan Vatikan dengan Al-Azhar, beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siradj saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

"Nahdlatul Ulama mendukung komitmen Vatikan dan Al Azhar yang dituangkan dalam Human Fraternity Document atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al Tayeb tanggal 4 Februari 2019," ujar Said Agil.

Baca juga: Jokowi: NU Berkontribusi Besar dalam Perjuangan dan Menjaga NKRI

Mengalirnya dukungan itu didasarkan pada konsepsi persaudaraan yang dianut NU, yakni persaudaraan antarsesama Muslim (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan sesama anak manusia (ukhuwah basariyah).

Pada tahun 1984, PBNU juga mengeluarkan deklarasi mengenai tiga konsepsi persaudaraan ini.

"Jadi human fraternity document merupakan bagian dari konsepsi persaudaraan yang telah diperjuangkan dan diimplementasikan Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya terhitung sejak 35 tahun lalu," lanjut Said Agil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Buka Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Jokowi Ceritakan Konflik di Afganistan

PBNU meyakini, tiga konsepsi persaudaraan itu, dapat memberikan kontribusi bagi upaya untuk, pertama, menghentikan permusuhan antara Muslim dengan non Muslim. Kedua, menerima negara bangsa dan menolak konsepsi khilafah.

Ketiga, menerima konstitusi dan tidak mempertentangkan dengan syariah dan terakhir, yakni mewujudkan perdamaian dunia.

Kompas TV Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Acara ini akan membahas masalah sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. PBNU menegaskan acara ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019, karena sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, Munas, dan Konbes digelar dua kali dalam satu periode lima tahun kepemimpinan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.