KPK Apresiasi Pernyataan Ketua MA soal LHKPN Jadi Syarat Promosi Jabatan

Kompas.com - 27/02/2019, 16:56 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye. Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengapresiasi pernyataan Ketua Mahkamah Agung ( MA) Hatta Ali yang menyebutkan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) jadi salah satu syarat promosi jabatan.

"KPK menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua MA setelah acara penyampaian laporan tahunan MA Tahun 2018, khususnya menjadikan kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu syarat promosi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Wapres Kalla Minta Kementerian Surati Pejabat yang Belum Serahkan LHKPN

Febri berharap, pernyataan itu didukung kesadaran wajib lapor LHKPN di MA untuk mengurus laporan harta kekayaan. Selain itu, MA juga diharapkan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak mengurus LHKPN.

"Untuk Tahun 2018 lalu, pada pelaporan periodik pertama terdapat lebih dari 11 ribu penyelenggara negara di MA yang belum melaporkan LHKPN. Sehingga tingkat kepatuhan masih pada angka 47,58 persen," kata Febri.

Adapun wajib lapor LHKPN di MA tahun 2018 sebanyak 22.249 orang. Wajib lapor yang sudah mengurus LHKPN sebanyak 10.585 orang.

Baca juga: Hanya 40 dari 524 Anggota DPR yang Lapor LHKPN, Ini Kata Bambang Soesatyo

Sementara di tahun 2019, per 26 Februari, tingkat kepatuhan LHKPN di MA baru mencapai 13,64 persen. Dari 23.647 wajib lapor, baru 3.226 yang melaporkan harta kekayaannya.

"Kami harap, di sisa waktu menjelang 31 Maret 2019 ini, instruksi yang kuat dari Pimpinan MA dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN 2019. Dan kami harap, lebih dari 20 ribu lainnya juga dapat melaporkan menjelang batas waktu 31 Maret 2019 ini," kata Febri.

Febri menuturkan, pelaporan LHKPN lebih mudah dilakukan melalui situs https://elhkpn. kpk.go.id. Namun, jika ada kendala dalam proses pelaporan, dapat menghubungi KPK di Call Center 198.

Baca juga: KPK Kunjungi 75 Instansi dalam Rangka Sosialisasi Pelaporan LHKPN

Sebelumnya Ketua MA Hatta Ali mengatakan, pihaknya sudah memperingatkan pejabat MA, termasuk hakim untuk segera mengurus LHKPN.

"Sudah, sudah kami surati ke semua daerah, kita jadikan salah satu syarat untuk promosi, harus sudah bisa membuktikan pengisian LHKPN," kata Hatta usai memimpin agenda Laporan Tahunan 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (27/2/2019).

"Kita minta sudah mengisi atau belum, kan rugi sendiri kalau dia enggak buat," sambungnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Nasional
Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X