Jokowi Janjikan Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas di Pondok Pesantren

Kompas.com - 27/02/2019, 16:28 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019) siang. Fabian Januarius Kuwado/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo saat menghadiri acara Musyawarah Nasional Alim Ulama serta Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019) siang.

BANJAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya soal pengembangan sumber daya manusia di pondok pesantren diIndonesia.

Saat berpidato di Musyawarah Nasional Alim Ulama sekaligus Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Rabu (27/2/2019), Presiden mengatakan, pondok pesantren memiliki peran yang penting bagi pengembangan kapasitas anak-anak muda demi dapat bersaing dengan negara lain.

"Saya optimistis sumber daya manusia di Indonesia mampu berkompetisi," ujar Jokowi di Pondok Pesantren Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat.

Demi mendorong hal tersebut, pemerintah akan mendirikan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada tahun 2019 ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Kemnaker Bangun 3000 BLK di Pesantren Tahun 2019

Tercatat, jumlah pondok pesantren di Indonesia yakni 29.000.

BLK Komunitas merupakan program peningkatan keterampilan khusus bagi santri-santri di pondok pesantren.

"Saya sudah perintahkan ke Menteri Tenaga Kerja. Untuk tahun depan, akan dibangun lagi minimal 3.000 BLK Komunitas di pondok pesantren. Tidak ada kesempatan lagi untuk berdiskusi. Ini harus segera dilakukan," ujar Presiden.

Ia berharap BLK Komunitas di pondok-pondok pesantren itu melahirkan sumber daya manusia premium dan mampu berkompetisi dengan negara lain.

Diketahui, janji serupa pernah diungkap Presiden Jokowi saat bertemu pengurus pondok pesantren yang siap bekerjasama dengan pemerintah untuk mendirikan BLK Komunitas di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (20/2/2019) lalu.

Baca juga: Di BLK Semarang, Kemnaker Buka Kejuruan Fashion Technology

Jokowi bahkan tidak hanya ingin berhenti di angka 3.000 BLK Komunitas. Apabila terpilih kembali di periode kedua, ia akan meningkatkan target didirikan 6.000 BLK Komunitas per tahunnya.

Sekadar gambaran, program BLK Komunitas sudah terlaksana sejak 2017 lalu. Hingga saat ini, tercatat, ada 125 BLK Komunitas yang sudah berdiri mapan di sejumlah pondok pesantren.

Kompas TV Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Acara ini akan membahas masalah sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. PBNU menegaskan acara ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019, karena sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, Munas, dan Konbes digelar dua kali dalam satu periode lima tahun kepemimpinan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.