Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Ketiga, Sandiaga Akan Singgung soal Rendahnya Kesejahteraan Guru Honorer

Kompas.com - 27/02/2019, 16:23 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan, dirinya dan calon presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Hal itu akan menjadi salah satu materi debat yang ia paparkan pada debat ketiga pilpres, 17 Maret 2019.

"Kami sudah sampaikan mengenai komitmen kami bahwa kami akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer," ujar Sandiaga saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Debat Pilpres soal Pendidikan, Sandiaga Akan Minta Masukan Anies Baswedan

Menurut Sandiaga, kesejahteraan guru-guru honorer saat ini sangat memprihatinkan padahal banyak dari mereka telah mengabdi berpuluh-puluh. Statusnya pun tak tidak jelas hingga sekarang.

Sandiaga berjanji akan memberikan kejelasan status terhadap guru-guru honorer.

"Kesejahteraan guru-guru honorer yang sekarang masih sangat prihatinkan dan juga meningkatkan status mereka, setelah berpuluh-puluh tahun mengabdi belum mendapat kejelasan status," kata Sandiaga.

Baca juga: Persiapan Debat Ketiga, Sandiaga Minta Masukan dari Sri Edi Swasono dan Meutia Hatta

Debat ketiga pilpres akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, disiarkan oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.

Tema debat ketiga adalah pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum hari ini (26/2) menggelar rapat pleno persiapan debat Pilpres putaran ketiga. Rapat pleno ini dihadiri Bawaslu, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, serta media penyelenggara debat Pilpres. Dalam rapat ini akan ada evaluasi seputar pelaksanaan debat pilpres putaran kedua. Selain evaluasi rapat yang digelar secara tertutup ini juga akan membahas finalisasi moderator debat putaran ketiga. Selain itu juga akan dibahas terkait pembatasan jumlah pendukung yang hadir di arena debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com