Kasus SPAM PUPR, KPK Sita Rumah dan Tanah Seorang Kasatker Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah dan tanah milik seorang kepala satuan kerja (Kasatker) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Penyitaan tersebut terkait kepentingan penanganan kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

"Kemarin, penyidik telah lakukan penyitaan rumah dan tanah seorang Kasatker di Kementerian PUPR di Taman Andalusia, Sentul City, dengan estimasi nilai Rp 3 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Selain itu, KPK juga menerima penyerahan uang dari 55 pejabat pembuat komitmen proyek SPAM Kementerian PUPR.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, PPK Proyek yang Serahkan Uang ke KPK Jadi 55 Orang

Adapun nilai totalnya sekitar Rp 20,4 miliar, 148.500 dollar Amerika Serikat dan 28.100 dollar Singapura.

"Kami hargai pengembalian uang ini, yang berikutnya disita dan dimasukan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Empat tersangka yang diduga penerima suap adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, Ini Total Uang yang Diterima KPK dari 55 PPK Proyek

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.