Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut 3 Program Kartu Jokowi sebagai "Jurus Mabuk"

Kompas.com - 26/02/2019, 11:57 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir program-program baru yang dicetuskan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Menurut dia, cara ini dipakai karena elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak kunjung mengalami kenaikan jelang Pemilu 2019.

"Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Fadli Zon Anggap Video Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan Bukan Kampanye Hitam

Fadli menganggap, program kartu-kartu yang ada sebelumnya banyak yang gagal. Fadli juga menyoroti pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dipercepat oleh Jokowi.

Menurut dia, ini juga bagian dari jurus mabuk itu.

Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden.

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

"Sudahlah jangan menghina akal sehat kita bahwa ini adalah cara-cara politik untuk memenangkan pilpres dengan menggunakan segala macam resources yang ada," ujar Fadli.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi programnya.

Hal ini dia sampaikan dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Minggu (24/2/2019).

Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Karti Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com