KPK Kunjungi 75 Instansi dalam Rangka Sosialisasi Pelaporan LHKPN

Kompas.com - 26/02/2019, 09:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah mengunjungi 75 instansi dalam rangka sosialisasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN), selama Januari-Februari 2019.

KPK sebelumnya merilis tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para penyelenggara negara. Data per 25 Februari 2019 itu menunjukkan bahwa hanya 17,80 persen penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN.

"Sebagai upaya pencegahan, KPK telah datangi 75 instansi selama Januari dan Februari 2019 ini untuk memberikan bimbingan teknis LHKPN, koordinasi dan rekonsiliasi data pelaporan LHKPN, hingga ToT (training of trainers) LHKPN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tingkat Kepatuhan LHKPN: DPD Tertinggi, DPR Terendah

Febri menyebutkan sejumlah instansi yang telah didatangi adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, hingga kantor Kejaksaan di daerah.

Selain itu, mereka juga menjangkau anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, se-Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Jepara, Blora, dan Sukoharjo.

Tak hanya instansi pemerintah, Febri menuturkan KPK juga menjangkau beberapa partai politik di daerah, seperti Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Baca juga: Ini Kepatuhan LHKPN di 7 Bidang Pemerintahan Per 25 Februari 2019

Dengan cara itu, KPK berharap dapat mempermudah penyelenggara negara yang mengalami kesulitan saat menyerahkan LHKPN sehingga tingkat kepatuhan mereka dapat meningkat.

"Hal ini kami lakukan agar para PN (penyelenggara negara) di intansi-instansi bisa memahami kewajiban pelaporan LHKPN dan membantu mereka jika ada kesulitan," ungkapnya.

Berikut rincian tingkat kepatuhan di 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK:

1. Eksekutif: 18,54 persen

- Wajib lapor: 260.460

- Sudah lapor: 48.294

- Belum lapor: 212.166

2. Yudikatif: 13,12 persen

- Wajib lapor: 23.855

- Sudah lapor: 3.129

- Belum lapor: 20.726

3. MPR: 50 persen

- Wajib lapor: 2

- Sudah lapor: 1

- Belum lapor: 1

4. DPR: 7,63 persen

- Wajib lapor: 524

- Sudah lapor: 40

- Belum lapor: 484

5. DPD: 60,29 persen

- Wajib lapor: 136

- Sudah lapor: 82

- Belum lapor: 54

6. DPRD: 10,21 persen

- Wajib lapor: 16.310

- Sudah lapor: 1.665

- Belum lapor: 14.645

7. BUMN/BUMD: 19,34 persen

- Wajib lapor: 27.855

- Sudah lapor: 5.387

- Belum lapor: 22.468

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Nasional
Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Nasional
Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Nasional
Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Nasional
Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Nasional
Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR Janji Libatkan Mereka dalam Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR Janji Libatkan Mereka dalam Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X