BPN Bantah Kabar Prabowo Akan Kembalikan Ratusan Ribu Hektar Lahan Konsesi ke Negara

Kompas.com - 26/02/2019, 06:45 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukungnya saat berkunjung di Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Senin (25/2/2019). Kunjungan Prabowo ke Situbondo tersebut, selain berziarah ke makam Tokoh Pahlawan dan Inspirator kelahiran Nahdlatul Ulama RKH Asad Syamsul Arifin, juga bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/ama. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukungnya saat berkunjung di Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Senin (25/2/2019). Kunjungan Prabowo ke Situbondo tersebut, selain berziarah ke makam Tokoh Pahlawan dan Inspirator kelahiran Nahdlatul Ulama RKH Asad Syamsul Arifin, juga bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Syalafiah Syafiiyah. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah kabar bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mengembalikan hak guna usaha (HGU) lahan konsesi seluas ratusan ribu hektar di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Kabar tersebut bermula dari undangan konferensi pers yang diterima oleh Kompas.com melalui pesan singkat.

Dalam undangan itu disebutkan Prabowo akan memberikan pernyataan terkait rencana pengembalian ratusan ribu hektar lahan konsesi ke negara pada Rabu, 27 Februari 2019, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandi: Kami Tunggu Pengembalian Konsesi Lahan Pendukung Jokowi

Wakil Direktur Komunikasi dan Media BPN Dhimam Abror menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat agenda tersebut.

Ia juga memastikan tidak ada rencana dari Prabowo mengembalikan HGU lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Ia pun menuturkan tidak ada rencana dari Prabowo menggelar konferensi pers terkait pengembalian HGU lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur

"Tidak ada agenda itu," ujar Dhimam melalui pesan singkat, Senin (25/2/2019).

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menyebut agenda itu merupakan kabar bohong.

"(Agenda itu) hoaks," ujar Dahnil.

Baca juga: Jika Ada Pengusaha Kembalikan Lahan, Jokowi Akan Serahkan ke Rakyat

Secara terpisah, Juru Bicara BPN Pipin Sopian memastikan bahwa Prabowo akan memenuhi janjinya terkait konsesi lahan yang disinggung saat debat kedua pilpres.

Dalam debat kedua, Prabowo sempat menyatakan bersedia mengembalikan HGU lahan yang dikuasainya apabila diminta dan negara membutuhkan.

"Beliau itu berkomitmen. Apa yang disampaikannya selalu dilaksanakan," ucap Pipin.

Pipin kemudian mengkritik para pendukung Jokowi yang menurut dia justru lebih banyak memiliki lahan konsesi berstatus hak guna usaha.

Ia pun mengaku heran ketika pada debat kedua Jokowi menyinggung soal ratusan ribu hektar lahan yang dimiliki Prabowo, tetapi Jokowi tidak memaparkan data kepemilikan HGU para pendukungnya.

"Padahal, yang paling banyak memiliki lahan itu adalah di pendukung Jokowi," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: TKN Jokowi: Yang Sudah Punya Niat Kembalikan Lahan kan Pak Prabowo...

Dalam pidato kebangsaan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyatakan bahwa ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahan kepada negara.

Awalnya, Jokowi menyinggung program perhutanan sosial yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

"Kita bagikan konsesi lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang memang telah dipersiapkan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi ini konsesi lahan untuk rakyat kecil. Konsesi lahan untuk rakyat kecil," lanjutnya.

Oleh sebab itu, apabila ada pengusaha besar di Indonesia yang menyampaikan akan mengembalikan konsesi lahannya ke negara, Jokowi menunggu hal itu diwujudkan.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara, saya tunggu, saya tunggu sekarang," ujar Jokowi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X