KPK: Hanya 17,8 Persen Penyelenggara Negara yang Patuh Laporkan LHKPN

Kompas.com - 25/02/2019, 22:14 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye. Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) oleh para penyelenggara negara tercatat hanya sebesar 17,80 persen.

Angka tersebut berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) per 25 Februari 2019.

KPK mencatat, terdapat 329.142 penyelenggara negara yang wajib menyerahkan LHKPN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 58.598 orang sudah melaporkan harta kekayaannya, sementara 270.544 anggota lainnya belum mengumpulkan LHKPN kepada KPK.

Baca juga: Ini Kepatuhan LHKPN di 7 Bidang Pemerintahan Per 25 Februari 2019

Lembaga antirasuah tersebut, melalui Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengapresiasi para penyelenggara pemerintah yang sudah melaporkan LHKPN.

Febri berharap mereka yang sudah menyerahkan LHKPN dapat menjadi panutan bagi rekannya.

"Semoga ini bisa menjadi contoh untuk PN (penyelenggara negara) yang lain," tutur Febri melalui keterangan tertulis, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Per Februari 2019, Baru 40 dari 524 Anggota DPR yang Laporkan LHKPN

Para penyelenggara negara masih memiliki waktu hingga batas penyerahan pada 31 Maret 2019. Di sisa waktu tersebut, Febri mendorong pimpinan di setiap lembaga atau instansi terkait menggenjot anggotanya untuk melaporkan LHKPN.

"KPK mengajak kembali agar pimpinan-pimpinan instansi atau lembaga negara segera mengintruksikan pada PN (penyelenggara negara) di jajarannya untuk melaporkan LHKPN," ungkapnya.

Berikut rincian tingkat kepatuhan di 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK:

1. Eksekutif: 18,54 persen

- Wajib lapor: 260.460

- Sudah lapor: 48.294

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Rapid Test Hanya Dijadikan Pedoman 'Contact Tracing'

Yuri: Rapid Test Hanya Dijadikan Pedoman 'Contact Tracing'

Nasional
Pemerintah: Kapasitas Tempat Rawat Pasien Covid-19 Tak Terisi 100 Persen

Pemerintah: Kapasitas Tempat Rawat Pasien Covid-19 Tak Terisi 100 Persen

Nasional
Kepala BNPT: Kita Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik

Kepala BNPT: Kita Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Jatim Catat 353 Kasus Baru

Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Jatim Catat 353 Kasus Baru

Nasional
Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Nasional
Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Nasional
UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

Nasional
UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

Nasional
UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

Nasional
Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Nasional
Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

Nasional
Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X