Per Februari 2019, Baru 40 dari 524 Anggota DPR yang Laporkan LHKPN

Kompas.com - 25/02/2019, 21:35 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) anggota DPR hanya sebesar 7,63 persen. Data itu, menurut catatan KPK per 25 Februari 2019.

Dari total 524 anggota DPR RI yang wajib melaporkan LHKPN, hanya 40 orang yang sudah menyerahkan.

Sementara itu, sebanyak 484 anggota DPR lainnya belum menyerahkan LHKPN.

"Masih lebih 400-an ya saya kira anggota DPR yang belum melaporkan karena baru 40 yang sudah melapor sampai dengan saat ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putik KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.Indrianto Eko Suwarso Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.
DPR menjadi lembaga negara dengan tingkat kepatuhan terendah dari 7 bidang pemerintahan yang dicatat oleh KPK.

Keenam bidang pemerintahan lainnya terdiri dari eksekutif, yudikatif, MPR, DPD, DPRD, dan BUMN/BUMD.

Febri pun berharap jumlah tersebut meningkat hingga batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2019.

Baca juga: Ini Kepatuhan LHKPN di 7 Bidang Pemerintahan Per 25 Februari 2019

KPK, kata Febri, mengaku siap untuk membantu DPR demi meningkatkan presentase pelaporan LHKPN tersebut.

"Tadi dari koordinasi yang dilakukan, jika memang anggota DPR membutuhkan kami bisa datang. Jadi, nanti KPK bisa menugaskan tim khusus ke DPR untuk membantu proses pengisian tersebut," terangnya.

Berikut rincian tingkat kepatuhan di 7 bidang instansi pemerintah menurut data KPK:

1. Eksekutif: 18,54 persen

- Wajib lapor: 260.460

- Sudah lapor: 48.294

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Nasional
Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Nasional
Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Nasional
Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Nasional
Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Nasional
Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Nasional
Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X