Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Cilacap, Jokowi Bagikan 1.500 Sertifikat Tanah

Kompas.com - 25/02/2019, 19:02 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 1.500 sertifikat tanah untuk masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, dan sekitarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di GOR Tenis Indoor Cilacap, Senin (25/2/2019), dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat kepada 12 perwakilan dari empat kabupaten.

Ia menyerahkan 1.500 sertifikat kepada masyarakat penerima sertifikat dari empat kabupaten, meliputi Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga.

"Kenapa ada sengketa tanah? Karena dari 120 juta bidang lahan di seluruh Indonesia baru 40 juta yang disertifikatkan, kurang 80 juta lahan," katanya.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Pada kesempatan itu Presiden berjanji akan mempercepat sertifikasi lahan untuk rakyat demi meminimalkan konflik atau sengketa lahan di Indonesia.

Ia juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya dengan baik.

Di samping itu, bagi mereka yang ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk modal usaha, Presiden juga berpesan agar masyarakat hati-hati dan memperhitungkan dengan cermat kemampuan membayarnya.

Baca juga: Ketika Sertifikat Tanah Dijadikan Objek Pungli..

Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk berdialog dengan dua masyarakat yang diundangnya untuk maju ke depan.

Ponirah, warga Jetis, Purbalingga, saat berdialog dengan Presiden mengatakan ingin mengagunkan sertifikatnya untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp10 juta.

Jokowi kemudian berpesan agar Ponirah memperhitungkan dengan baik modal yang akan dipinjamnya ke bank itu dan mengingatkan agar dana tersebut seluruhnya digunakan untuk modal usaha.

Suparman, salah seorang warga yang juga dipanggil Presiden ke panggung bahkan sangat antusias hingga dipersilakan Presiden Jokowi untuk berorasi.

"Para hadirin semuanya sebagai bangsa Indonesia marilah kita bangun kebersamaan guyub rukun, gotong royong, jagalah NKRI seutuhnya. Sebab umat Islam harus bersatu jangan berbeda-beda, jaga kerukunan," kata Suparman.

Jokowi pun tak henti-hentinya tertawa mendengar Suparman berorasi yang disebutnya telah berpidato lebih bagus dari dirinya.

Jokowi di akhir pidatonya, juga mengingatkan semua untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan bangsa sebagai modal dan aset bangsa Indonesia.

"Jangan sampai karena perbedaan itu kita kayak terpecah, tidak rukun lagi, tidak bersatu lagi," katanya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan di Cilacap ada seluas 880.000 bidang tanah yang harus disertifikatkan.

"Kabupaten ini yang terbesar di Jawa Tengah, tapi BPN menargetkan seluruh Jawa Tengah pada 2023 semua bersertifikat," katanya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Sosial Agung Gumiwang dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com