Kompas.com - 25/02/2019, 18:34 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai menghadiri Dialog Kebangsaan Merawat Harmoni dan Persatuan di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/2/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai menghadiri Dialog Kebangsaan Merawat Harmoni dan Persatuan di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Pramono Anung menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah yang telah memutuskan Gubernur Jawa Tengah dan 31 bupati/wali kota di provinsi itu melanggar aturan netralitas kepala daerah.

"Ini negara demokrasi, Bawaslu punya kewenangan. Tentunya kalau Bawaslu mau mengambil satu keputusan, ya silahkan Bawaslu. Kami tidak akan campur tangan terhadap hal tersebut," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Keputusan untuk tak mengintervensi ini juga dilakukan sekaligus demi menepis isu bahwa hukum tumpul ke penguasa dan tajam ke oposisi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui usai sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui usai sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Meski demikian, Pramono mengatakan bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik.

Mereka bisa menjadi kepala daerah karena mekanisme politik yang diatur dalam konstitusi.

Baca juga: Putusan Bawaslu Jateng soal Vonis Ganjar Dinilai Sudah Tepat

Berpijak dari ini, maka menurut Pramono sebenarnya tidak jadi soal apabila kepala daerah mengekspresikan pilihan politiknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang penting selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, enggak masalah siapapun memberikan dukungan pada A, B, C, D dan seterusnya. Hal ini juga kan sudah terjadi sejak dulu-dulu. Toh aturan soal kepala daerah juga sudah sangat jelas kok," ujar Pramono.

Yang dimaksud melanggar peraturan perundangan, antara lain mengekspresikan pilihan politik menggunakan fasilitas negara atau dilaksanakan pada jam kerja.

Diberitakan, dalam deklarasi pemenangan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah di Solo pada Januari 2019 lalu, Bawaslu menyatakan kegiatan itu tidak melanggar ketentuan kampanye.

Baca juga: Ganjar dan 31 Kepala Daerah di Jateng Diputus Langgar UU Pemda, Pelapor Tak Puas

Namun, Bawaslu Jawa Tengah memberi catatan bahwa deklarasi itu tetap melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Rofiuddin, menyatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas keputusan itu, Ganjar melayangkan protes. Ia menilai, Bawaslu tidak punya wewenang untuk memutus pelanggaran etika sesuai undang-undang Pemerintahan Daerah.

Bawaslu cukup menangani apakah deklarasi mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang digelar di Solo melanggar ketentuan UU Pemilu atau tidak.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.