Putusan Bawaslu Jateng soal Vonis Ganjar Dinilai Sudah Tepat

Kompas.com - 25/02/2019, 17:23 WIB
Komisioner Bawaslu Rahmat BagjaKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai, putusan Bawaslu Jawa Tengah yang menyatakan Ganjar Pranowo terbukti melanggar aturan netralitas  kepala daerah sudah tepat.

Ia membantah argumen Ganjar yang menyebut Bawaslu Jateng kebablasan memvonis yang bersangkutan melanggar Undang-Undang Pemerintah Daerah.

"Ada dasarnya teman (Bawaslu) Jateng memutuskan demikian," kata Bagja saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Kemendagri Akan Klarifikasi Ganjar dan Kepala Daerah di Jateng soal Pelanggaran Netralitas

Menurut Bagja, dasar Bawaslu Jateng menjatuhi putusan pada Ganjar mengacu pada Pasal 455 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang proses penanganan laporan pelanggaran pemilu. 

"Sesuai pasal 455, ayat 1 huruf c," ujarnya.

Berikut bunyi aturan yang dimaksud:

(1) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:

a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;

b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:

1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau

2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X