Mendagri Belum Terima Putusan Bawaslu soal Pelanggaran Etika Ganjar Pranowo

Kompas.com - 25/02/2019, 14:20 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) terkait putusan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang diduga melanggar aturan netralitas.

"Yang pertama, saya belum mendapatkan surat resmi hasil klarifikasi dari Bawaslu," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menurut dia, setiap kepala daerah memiliki hak politik dan berhak untuk berkampanye sesuai dengan ketentuan yang ada.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran Netralitas Ganjar dan 31 Kepala Daerah, Ini Langkah Kemendagri

 

Tjahjo menilai deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Ganjar dan 31 kepala daerah lainnya sudah mengikuti proses yang seharusnya sehingga tidak melanggar aturan.

Oleh karena itu, terkait persoalan etika yang diduga dilanggar oleh para kepala daerah tersebut, Tjahjo mengatakan hal itu sesuatu yang sulit.

"Untuk Jateng yang saya pahami, sejak awal sudah mengikuti proses yang ada. Malah saya dengar dari Panwas Jateng sudah tidak ada masalah karena sesuai aturan yang ada," katanya.

Baca juga: Kemendagri Akan Klarifikasi Ganjar dan Kepala Daerah di Jateng soal Pelanggaran Netralitas

 

"Hanya ada masalah yang berkaitan dengan etika. Saya kira kalau sudah bicara etika kan repot," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari Bawaslu perihal keputusan tersebut.

Putusan Bawaslu Jateng

Bawaslu Jateng memutuskan, deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Baca juga: Video Ini Yang Buat Ganjar Kecewa Terhadap Putusan Bawaslu

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Rofiuddin saat dihubungi, Sabtu (23/2/2019).

Baca juga: Ganjar Pranowo Kecewa Putusan Bawaslu soal Deklarasi Pro Jokowi-Maruf

Rofiuddin mengatakan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat.

Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X