Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Tak Ingin Listrik Tergantung pada Energi Fosil

Kompas.com - 25/02/2019, 14:04 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

CILACAP, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, tidak ingin jika pembangkit listrik di Indonesia terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil.

Presiden Jokowi ingin terus ada mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan.

"Kita juga tidak ingin mengandalkan batubara, energi fosil," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 MW di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019), seperti dikutip Antara.

Ia mencontohkan, hingga saat ini telah banyak dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin, air, bahkan uap di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satunya dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Jeneponto. Jokowi menyebut pembangkit tersebut sudah seperti di Belanda dengan begitu banyak kincir angin besar.

"Dan ini akan kita lanjutkan di tempat lain yang anginnya besar," katanya.

Terlebih, kata dia, Indonesia cenderung memiliki tingkat intensitas hembusan angin yang besar. Itu juga belum termasuk potensi air dan uap yang juga sangat bisa dikembangkan sebagai pembangkit listrik energi alternatif.

"Saya sangat menghargai, ini besar sekali menambah suplai energi listrik baik di Jawa maupun Bali. Masih ada sisa 1.000 MW yang akan diselesaikan akhirnya tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, sekarang 98,2 persen listrik di Indonesia sudah masuk ke rumah-rumah di desa-desa terpencil.

"Hanya tinggal sebagian kecil dan akhir tahun ini 99,9 persen harus sudah masuk ke semua rumah tangga di air tanah ini," katanya.

Jokowi menegaskan, listrik bukan hanya penting bagi ekonomi dan industri tapi juga bagi masyarakat di desa-desa terpencil.

"Dengan adanya listrik anak-anak bisa belajar, industri rumah tangga di desa-desa bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa, inilah pentingnya listrik," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com