Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Ingatkan ASN Bersikap Netral jelang Pilpres 2019

Kompas.com - 25/02/2019, 13:12 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengingatkan bahwa aparatur sipil negara bersifat netral saat menjalankan tugasnya.

Hal itu ia ungkapkan terkait pemeriksaan 15 camat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan terkait dugaan deklarasi dukungan salah satu calon presiden dari video yang tersebar beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kemendagri Kembali Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2019

Politisi dari Partai Golkar itu menegaskan bahwa ASN berfungsi untuk memersatukan bangsa.

"Seluruh ASN untuk bersikap netral baik saat menjalankan tugas dan fungsinya maupun tidak, mengingat salah satu fungsi ASN adalah pemersatu bangsa," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/2/2019).

Di sisi lain, Bambang meminta Bawaslu secara serius melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 15 camat itu.

Baca juga: Ketua DPR Minta Bawaslu Serius Selidiki 15 Camat Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas

Ia juga berharap Bawaslu bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Saya mendorong Bawaslu untuk secara serius melakukan penyelidikan kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh para camat tersebut, serta menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Bambang.

Sebelumnya, beredar video yang diduga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan 15 camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf.

Baca juga: 15 Camat Dikawal Super Hero Avengers Saat Diperiksa Bawaslu Sulsel

Di dalam video berdurasi 1 menit 26 menit ini terlihat, 15 camat dipimpin Syahrul Yasin Limpo memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden sambil mengajungkan jari tulunjuknya.

Video tersebut menampilkan cuplikan sejumlah wajah-wajah camat. Mereka sambil mengangkat jari telunjuk satu dan sebagian camat masih ada berpakaian seragam dinas.

15 camat tersebut yakni, Camat Rappocini, Camat Mamajang, Camat Ujung Tanah, Camat Tamalanrea, Camat Tallo, Camat Kepulauan Sangkarang, Camat Biringkanaya, Camat Makassar, Camat Manggala, Camat Bontoala, Camat Panakkukang, Camat Ujung Pandang, Camat Tamalate, Camat Mariso dan Camat Wajo.

Kompas TV Video dukungan 15 camat se-kota Makassar untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf mendapat respons dari warga kota Makassar. Sejumlah warga membuat parodi video dengan mengganti nama camat dan pekerjaan mereka menjadi nelayan, pedagang ikan dan lain sebagainya. Dalam video parodi berdurasi 1 menit warga dipandu anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Demokrat membuat video parodi berdurasi 1 menit. Mereka menggabungkan video asli dukungan para camat dengan warga yang berlatar-belakang berbeda. Video yang diakui dibuat secara spontan ini pun menjadi viral di media sosial dengan beragam tanggapan dari warganet.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com