PKPI Beri Sanksi Pengurus Daerah yang Loloskan Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 25/02/2019, 08:30 WIB
Ilustrasi kpu.go.idIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) memberikan sanksi bagi pengurus daerah yang meloloskan mantan narapida kasus korupsi sebagai calon legislatif.

Berdasarkan pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum, ada 4 caleg eks koruptor yang diusung PKPI.

Mereka adalah:

1. Sahlan Sirad (DPRD Provinsi Bengkulu 5, nomor urut 1)
2. Syaifullah (DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1, nomor urut 1)
3. Raja Zulhindra (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 1, nomor urut 10), dan
4. Yuridis (DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 3, nomor urut 6).

Baca juga: Memberdayakan Caleg Eks Koruptor untuk Dulang Suara...

"Terkait lolosnya Keempat Caleg tersebut, maka investigasi internal telah dilakukan dan Sangsi tegas telah diberikan kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang secara tidak sengaja meloloskan keempatnya," kata Verry kepada Kompas.com, Minggu (24/2/2019).

Verry menegaskan, partainya telah membuat standar operasional prosedur baru untuk memastikan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya.

Ia mengatakan, PKPI memiliki komitmen kuat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lolosnya empat caleg eks koruptor karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuan para pengurus daerah.

Baca juga: ICW: Belum Tentu Caleg Eks Koruptor Terpilih karena Punya Basis Massa

"PKPI memiliki 377 Anggota Dewan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kesemuanya belum dan Insya Allah tidak akan pernah ada yang terjerat kasus korupsi. Ini adalah resultante dari pola pembinaan kader dan penguatan internal yang terus menerus dilaksanakan," kata dia.

Verry juga memastikan bahwa 300 pengurus Dewan Pimpinan Nasional PKPI bebas dari jeratan kasus korupsi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Daftar 81 Caleg DPRD dan DPD eks Koruptor

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

Nasional
MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Nasional
Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Nasional
Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Nasional
UPDATE 21 September: 108.880 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 September: 108.880 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X