Habis Debat, Terbitlah Laporan

PEMILU kali ini adalah pemilu dengan laporan yang paling banyak dilayangkan. Ada lebih dari 50 laporan, di antaranya yang menyita perhatian adalah laporan pasca-debat.

Hingga saat ini ada 4 laporan terkait debat. Tiga di antaranya dilayangkan kepada Capres 01 Joko Widodo, dan satu lainnya kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi, Djoko Santoso.

Laporan kepada Jokowi dilayangkan karena Jokowi dianggap melakukan "serangan pribadi" dan kebohongan dalam debat. Sementara Djoko Santoso dilaporkan karena mengatakan Jokowi Curang saat melakukan debat.

Awal mula kericuhan

Semua bermula saat Jokowi melempar pernyataan soal lahan milik Prabowo dalam debat capres, Minggu (17/2) lalu. Jokowi menyelipkan catatan soal lahan saat menanggapi pernyataan Prabowo terkait masalah reforma agraria.

Menurut Prabowo, Jokowi tidak melaksanakan maksimal soal reforma agraria. Dampaknya, lanjut Prabowo, generasi mendatang akan sulit memiliki lahan. Prabowo menyebut dengan istilah anak cucu kelak.

Jokowi menanggapi, ia hanya menerbitkan sertifikat kepada masyarakat kecil. Ia tidak memberikan sertifikat kepemilikan lahan kepada pemilik lahan besar.

Ia lantas menyambung dengan mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki lahan yang sangat luas, 220 ribu hektar di Kalimantan Timur dan 120 Hektar di Aceh Tengah.

Sontak penonton debat langsung riuh. Ada yang tidak terekam kamera saat jeda debat menayangkan iklan. Kericuhan terjadi di barisan kursi paling depan, tepatnya di barisan Komisioner KPU dan Bawaslu.

Tampak sejumlah tim dari pihak pasangan 02, diantaranya Ferdinand Hutahaean, Jansen Sitindaon, yang merupakan kader Partai Demokrat, menghampiri kursi Ketua KPU Arief Budiman. Mereka melayangkan protes.

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019), melaporkan Jokowi atas tudingan menyerang pribadi Prabowo dalam debat.

Melihat keramaian berlangsung, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan datang mendekati kerumunan dengan mimik serius. Datang pula politisi PDI-P Aria Bima dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia. Keduanya pendukung 01 Jokowi-Ma'ruf.

Dua hari kemudian, kepada wartawan Luhut menjelaskan kenapa ia menghampiri kerumunan itu. “Yang terjadi adalah saya lihat ribut. Saya lihat ada di situ Pak Ferdinand, ya saya datangin. Saya bilang, ‘ngapain sih ribut-ribut, Fer? Biar aja damai’, ‘Oh siap, Pak’. Gitu.  Ya udah Damai,” ujar Luhut.  Baca: Penjelasan Luhut soal Video Ricuh di Debat Kedua Pilpres

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman pasca-kejadian mengatakan, "Itu crowded sekali. Saya enggak mengingat lagi. Apalagi kamu tanya setelah segmen 1, 2 ,3, saya lupa itu di segmen berapa. Ada keberatan soal disampaikan pertanyaan itu. Tapi kan kita harus pelajari betul, betul enggak itu sebagaimana yang dimaksud dalam regulasi kita, bahwa terjadi pelanggaran atau tidak terjadi pelanggaran. Kalau memang misalnya sudah dilaporkan ya kita tunggu saja nanti hasil pemeriksaannya seperti apa." Baca juga: KPU Benarkan Adanya Keributan Antara Pendukung Jokowi dan Prabowo saat Debat

Sejumlah laporan melayang

Apa yang terjadi kemudian berujung pada laporan resmi ke Bawaslu. Tim Advokat Bergerak (TAIB) yang dikoordinir Djamaluddin Koedoeboen resmi melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

Jokowi dianggap melanggar pasar 280 UU Pemilu soal penghinaan kepada calon lainnya.

"Tak main-main, ini adalah unsur pidana pemilu yang memiliki konsekuensi hukum 2 tahun penjara," ungkap Djamaluddin di program AIMAN yang tayang pada Senin (25/2/2019). 

Sementara, Bahlil Lahadalia, dari kubu Jokowi, juga kepada program AIMAN mengatakan, "Dengan segala cara pihak seberang melakukan apa pun, karena panik suara mereka sudah tertinggal jauh."

Introspeksi

Setiap argumentasi tim sukses adalah argumentasi yang hanya bisa dipahami dari kacamata pihak dan pendukung masing-masing.

Akankah masyarakat paham akan apa yang terjadi sesungguhnya, atau justru serangan, pernyataan hingga kericuhan yang terjadi sepanjang sejarah pemilu dengan masa kampanye paling panjang, menjadi bahan bagi publik untuk merasa bahwa ini adalah proses yang melelahkan dan tidak signifikan dalam menata dan membangun Indonesia?

Tentu kita semua sepakat bahwa pemilu adalah pesta demokrasi di mana setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, kita juga perlu introspeksi: apakah dinamika pemilu saat ini memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik?

Saya Aiman Witjaksono...
Salam.