Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Cawapres Sesungguhnya Itu Pak JK, Saya Cuma Penggantinya

Kompas.com - 24/02/2019, 12:20 WIB
Jessi Carina,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berseloroh bahwa dirinya adalah cawapres pengganti Jusuf Kalla.

Hal ini dia sampaikan di depan relawan pendukung Kalla, Institut Lembang Sembilan, yang mengukuhkan kelompok relawan Gerakan Indonesia Maju.

"Sebenarnya cawapres sesungguhnya itu Pak JK, saya ini cuma penggantinya. Karena beliau terkendala oleh aturan sehingga terpaksa saya gantikan beliau. Jadi cawapresnya tetap Pak JK," ujar Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Minggu (24/2/2019).

Baca juga: Alumni Atma Jaya Jakarta Ikrarkan Pemenangan Jokowi-Maruf Amin

Dia pun berterima kasih karena Institut Lembang Sembilan memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Menurut dia, kelompok relawan yang dibentuk Institut Lembang Sembilan adalah salah satu yang potensial.

Sebab, mereka memiliki pengalaman membantu Jusuf Kalla dalam memenangkan Pilpres pada 2004 dan 2014.

Ma'ruf mengatakan Jusuf Kalla telah membantu Jokowi dalam membuat pondasi pembangunan selama periode 2014-2019.

Jika menang, Ma'ruf berkomitmen membantu Jokowi untuk memaksimalkan prestasi di periode sebelumnya.

"Kami yakini bahwa pasangan 01 lebih siap membuat Indonesia maju karena sudah punya modal dari yang ditetapkan Pak Jokowi dan Pak JK," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Hadapi Debat, Maruf Amin Dapat Masukan dari Asosiasi Profesi

Adapun sebelumnya, calon presiden petahana Joko Widodo juga pernah mengungkapkan keinginannya berpasangan kembali dengan Jusuf Kalla pada periode kedua mendatang.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat pidato di acara silaturahmi dengan ulama di Rinra Hotel, Kota Makassar, Sabtu (22/12/2018).

"Konstitusi tidak memperbolehkan saya untuk terus bersama Pak Jusuf Kalla. Kalau konstitusi memperbolehkan, ya saya akan terus bersama Pak Jusuf Kalla," ujar Jokowi.

Bersama Kalla selama empat tahun terakhir memimpin Indonesia, Jokowi pun merasa bahwa Kalla adalah partner bekerja yang cocok dengan dirinya.

Sebab, meski keduanya sering berbeda pandangan tentang sesuatu hal, namun segala perbedaan tersebut tidak sampai membuat hubungan retak sehingga menyebabkan ketidakharmonisan.

"Selama empat tahun saya bersama Pak JK, enggak pernah ada permasalahan. Kami berbeda (pandangan) sering. Tapi jadi bermasalah, enggak pernah. Hubungan kami sangat baik," ujar Jokowi.

Kompas TV Bawaslu Jawa Tengah menilai ada pelanggaran dari acara deklarasi dukungan 31 kepala daerah se-Jawa Tengah kepada Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin. Menurut koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah Sri Wahyu Ananingsih, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan puluhan kepala daerah di Jawa Tengah lainnya pada 26 Januari lalu melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com