Bagaimana Cara Menangkal Hoaks yang Beredar di Media Sosial?

Kompas.com - 23/02/2019, 18:22 WIB
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyebaran hoaks atau berita hoaks jelang Pemilihan Presiden 2019 dinilai semakin mengkhawatirkan.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto menilai, saat ini sebagian masyarakat cenderung mengabaikan fakta.

Banyak juga yang enggan melakukan verifikasi kebenaran atas isu yang beredar.

Masyarakat yang termakan hoaks, kata Sujayanto, lebih mengutamakan kepercayaan atau keyakinan pribadi daripada logika dan fakta.

"Semua berdasarkan keyakinan dan ideologi sehingga emosi menjadi yang utama," ujar Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019).

Baca juga: Cara Relawan Jokowi Tangkal Hoaks di Media Sosial

Lantas, bagaimana agar masyarakat dapat menangkal hoaks yang telanjur marak beredar melalui media sosial?

Menurut Sujayanto ada empat cara yang bisa dilakukan masyarakat atau pengguna media sosial untuk meredam penyebaran hoaks.

1. Periksa sumber berita

Sujayanto mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan untuk menangkal hoaks adalah memeriksa sumber berita atau unggahan yang dibagikan. Umumnya, hoaks tidak memiliki sumber yang jelas.

"Sumber berita yang bukan hoaks itu jelas," ujar Sujayanto.

Baca juga: VIDEO: Hoaks atau Fakta Sepekan 18-23 Februari 2019

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X