Bagaimana Cara Menangkal Hoaks yang Beredar di Media Sosial?

Kompas.com - 23/02/2019, 18:22 WIB
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyebaran hoaks atau berita hoaks jelang Pemilihan Presiden 2019 dinilai semakin mengkhawatirkan.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto menilai, saat ini sebagian masyarakat cenderung mengabaikan fakta.

Banyak juga yang enggan melakukan verifikasi kebenaran atas isu yang beredar.

Masyarakat yang termakan hoaks, kata Sujayanto, lebih mengutamakan kepercayaan atau keyakinan pribadi daripada logika dan fakta.

"Semua berdasarkan keyakinan dan ideologi sehingga emosi menjadi yang utama," ujar Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019).

Baca juga: Cara Relawan Jokowi Tangkal Hoaks di Media Sosial

Lantas, bagaimana agar masyarakat dapat menangkal hoaks yang telanjur marak beredar melalui media sosial?

Menurut Sujayanto ada empat cara yang bisa dilakukan masyarakat atau pengguna media sosial untuk meredam penyebaran hoaks.

1. Periksa sumber berita

Sujayanto mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan untuk menangkal hoaks adalah memeriksa sumber berita atau unggahan yang dibagikan. Umumnya, hoaks tidak memiliki sumber yang jelas.

"Sumber berita yang bukan hoaks itu jelas," ujar Sujayanto.

Baca juga: VIDEO: Hoaks atau Fakta Sepekan 18-23 Februari 2019

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X