Kompas.com - 23/02/2019, 18:22 WIB
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyebaran hoaks atau berita hoaks jelang Pemilihan Presiden 2019 dinilai semakin mengkhawatirkan.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Gabriel Sujayanto menilai, saat ini sebagian masyarakat cenderung mengabaikan fakta.

Banyak juga yang enggan melakukan verifikasi kebenaran atas isu yang beredar.

Masyarakat yang termakan hoaks, kata Sujayanto, lebih mengutamakan kepercayaan atau keyakinan pribadi daripada logika dan fakta.

"Semua berdasarkan keyakinan dan ideologi sehingga emosi menjadi yang utama," ujar Sujayanto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019).

Baca juga: Cara Relawan Jokowi Tangkal Hoaks di Media Sosial

Lantas, bagaimana agar masyarakat dapat menangkal hoaks yang telanjur marak beredar melalui media sosial?

Menurut Sujayanto ada empat cara yang bisa dilakukan masyarakat atau pengguna media sosial untuk meredam penyebaran hoaks.

1. Periksa sumber berita

Sujayanto mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan untuk menangkal hoaks adalah memeriksa sumber berita atau unggahan yang dibagikan. Umumnya, hoaks tidak memiliki sumber yang jelas.

"Sumber berita yang bukan hoaks itu jelas," ujar Sujayanto.

Baca juga: VIDEO: Hoaks atau Fakta Sepekan 18-23 Februari 2019

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.