Pengawasan Optimal Penghitungan Suara Dinilai Krusial untuk Jaga Suara Pemilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertarungan pasca Pemilu 2019 dinilai krusial karena penghitungan suara perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang optimal agar tidak ada manipulasi data.

Direktur Konstitusi dan Demokrasi Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, penghitungan suara pasca Pemilu 2019 berpotensi tidak menjadi perhatian masyarakat karena euforia sudah selesai ketika munculnya hasil quick count.

"Penghitungan suara menjadi krusial karena euforia masyarakat dengan pemilu akan selesai ketika mereka tahu hasil quick count. Alhasil, pengawasan tidak optimal juga, manipulasi dan penggelembungan data bisa terjadi," ujar Veri dalam diskusi bertajuk "Menjaga Suara Rakyat" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Baca juga: Undang-undang Pemilu Belum Mengatur Surat Suara Pemilih Tambahan

Veri menyebutkan, manipulasi dan penggelembungan data berpotensi terjadi saat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kelelahan dan bisa berujung pada kesalahan dalam menghitung surat suara.

"Bisa salah karena kelelahan. Ini menjadi krusial karena mereka bertugas menjaga suara rakyat, khususnya pemilihan legislatif," kata dia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz meyakinkan bahwa penghitungan suara akan berjalan dengan aman, baik untuk pilpres maupun pileg.

"Memang penghitungan pilpres lebih dulu karena menjadi perhatian banyak orang. Namun penghitungan untuk pileg juga tetap optimal," papar Viryan.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Optimistis Rebut Suara Pemilih di Jawa Tengah

Dia juga meminta saksi dari parpol untuk komitmen bertugas menjaga surat suara dengan mengawal penyelenggaraan hingga akhir.

"Saksi harus memiliki komitmen. Teman-teman partai juga harus mencari saksi yang bisa mengawal sampai akhir," kata Viryan.

Sekretaris jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya kini sedang melakukan proses rekrutmen saksi hingga 28 Februari 2019.

Untuk persiapan saksi, dirinya menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan memberikan pelatihan ke saksi.

"Kesiapan saksi dari parpol kita serahkan ke Bawaslu. Jadi kita ikut saja, kan gratis. Intinya, pilpres maupun pileg harus berjalan dengan profesional," jelas Priyo.