Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanya Masyarakat Lebih Pilih yang Mana, Raskin atau BPNT?

Kompas.com - 22/02/2019, 20:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertanya kepada para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mana yang lebih mereka pilih, apakah BPNT atau program pemerintah terdahulu, yakni Beras Miskin (Raskin).

Lantas apa jawaban masyarakat?

Awalnya, Presiden hanya bertanya hal tersebut kepada salah seorang ibu bernama Rohaya yang maju ke atas panggung dalam acara penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Realisasi Pembelanjaan BPNT di Jayapura Capai 57 Persen

 

Rohaya menjawab, "saya pilih BPNT."

Sebab, Rohaya mengaku, masih memiliki anak yang masih sekolah. Dengan demikian, program BPNT dirasa lebih bermanfaat bagi dirinya ketimbang Raskin.

Jawaban Rohaya disambut tepuk tangan oleh para penerima PKH dan BPNT yang total jumlahnya sekitar 1.000 orang. Mereka tampak setuju dengan jawaban BPNT.

Baca juga: Maluku Dapat Jatah Rp 207,8 Miliar untuk Alokasi Dana PKH dan BPNT

 

Presiden pun menjelaskan, program Raskin terdahulu hanya berbentuk beras dengan kualitas tertentu.

"Bahkan kalau diberi beras, sering kualitasnya enggak baik, betul?" tanya Jokowi.

"Betul," jawab para penerima BPNT.

Sementara dalam program BPNT, pemerintah memberikan uang dalam bentuk saldo di rekening kepada penerima dan membebaskannya untuk membeli komoditas meski hanya pada warung-warung yang ditentukan oleh pemerintah.

Baca juga: Mensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

 

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, wajar apabila rakyat memilih program BPNT dibandingkan Raskin.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, berdasarkan survei Bill Gates Foundation, sebesar 95 persen penerima BPNT puas dengan program tersebut. Bahkan, mereka lebih memilih program BPNT dibandingkan Raskin.

Kompas TV Perum Bulog menyortir 6.800 ton beras rusak di gudang Oku Timur, Sumatera Selatan. Beras tak layak konsumsi nantinya akan dimusnahkan. Sedangkan, yang masuk dalam kategori kurang mutu, rencananya dijadikan pakan ternak. Beras sudah tertahan sejak tahun 2015. Hingga 2018 tak juga disalurkan, mutu beras pun menurun. Bulog beralasan beras tidak terserap ke masyarakat, karena ada perubahan kebijakan soal bantuan sosial untuk keluarga sejahtera menjadi bantuan pangan non-tunai. Ditambah lagi, pangsa bansos rastra di wilayah Sumatera Selatan kecil. Bulog sudah menurunkan tim untuk menghitung total kerugian dan besaran beras yang sudah tak layak konsumsi bagi manusia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com