Kompas.com - 22/02/2019, 18:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pers menyatakan Indopos bersalah dalam pemberitaan ihwal kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden jika terpilih.

Hal itu disampaikan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, usai mengikuti proses ajudikasi di Dewan Pers, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

"Dalam proses ajudikasi tadi sudah diputuskan tentang masalah tersebut. Alhamdulillah kami mensyukuri dinyatakan Indopos bersalah Kode Etik Jurnalistik Pasal 1,2, 3, dan 4," ujar Irfan saat membacakan rekomendasi Dewan Pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Fitnah Ahok Gantikan Maruf Tak Mendidik

Indopos dinyatakan melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik lantaran dinilai membuat berita tidak berdasarkan informasi akurat.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).  KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Selain itu, mereka dinilai melanggar Pasal 2 lantaran tetap memberitakan rumor yang tidak berdasarkan fakta dan sumber yang jelas. Selain itu, mereka dinyatakan melanggar Pasal 3 karena tidak melakukan uji informasi terkait berita yang akan dimuat.

Indopos juga dinyatakan melanggar Pasal 4 karena tetap mengembangkan informasi yang sejak awal sudah diberitakan oleh media lain sebagai konten yang menyesatkan.

Baca juga: Timses Jokowi Adukan Media yang Buat Berita Ahok Akan Gantikan Maruf

Sementara itu, mereka juga dinilai melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber Pasal 5a dan 5c karena telah mencabut berita di media siber indopos.co.id, dan mengubahnya kemudian mengunggah lagi atas inisiatif sendiri tanpa disertai alasan.

"Dalam waktu dekat ini kami akan sampaikan hak jawab. Pemberitaan yang mereka lakukan pada 13 Februati itu dinyatakan Hoaks baik itu terhadap media online atau cetaknya. Jadi mereka mengakui kesalahan mereka," lanjut Irfan.

Hak Jawab

Keputusan tersebut juga dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi Indopos Juni Armanto. Ia mengatakan dari awal pihaknya akan menuruti seluruh rekomendasi Dewan Pers terkait permasalahan ini.

"Ketika hasil seperti tadi, yang Indopos harus membuat hak jawab kemudian nanti di halaman yang sama dengan space atau ukuran yang sama, kita juga sediakan seperti itu. Termasuk dengan online. Jadi ya kita jalankan," ujar Juni saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Dilaporkan ke Dewan Pers Oleh TKN Jokowi-Maruf, Ini Kata Pemred Indopos

"Kita saat ini menunggu rumusan dari klarifikasi dari pihak penggugat dari TKN. Sesuai organisasi ya kami berikan sanksi (kepada wartawannya). Menjalankan roda organisasi karena ini menjadi permasalahan kami berikan peringatan aja, surat peringatan. Itu aja," lanjut Juni.

Sebelumnya TKN Jokowi-Ma'ruf melaporkan media massa yang membuat pemberitaan soal mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan gantikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Media tersebut dilaporkan ke Dewan Pers, Jumat (15/2/2019).

"Kami mengadukan pemberitaan salah satu harian yang di situ menggambarkan sesuatu yang tidak benar dan menyesatkan," ujar Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Maruf, Usman Kansong di Posko Cemara, Jumat.

Kompas TV Tim Kampanye NasionalJokowi-Maruf telah melaporkan koran Indopos ke Dewan Pers terkait tulisan Indopos berjudul &quot;Ahok Gantikan Ma&#39;ruf Amin&quot; dengan tanda tanya.<br /> <br /> TKN menilai berita Indopos merugikan TKN Jokowi-Maruf Amin dan meminta dewan pers memproses koran Indopos sesuai aturan jurnalistik.<br /> <br /> Atas laporan ini Dewan Persbakal segeramemeriksa dan memprosesnya.Menurut tenaga ahli Dewan Pers, Heru Cahyo, terkait masalah yang mendesak seperti pemilu Dewan Persbisamempercepat proses pemeriksaan pihak terlapor dan pelapor.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.