Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah

Kompas.com - 22/02/2019, 17:35 WIB
Sirkus gajah Marison GucianoSirkus gajah

KOMPAS.com – Meski jumlahnya cenderung menurun dari tahun ke tahun, keberadaan sirkus yang melibatkan hewan di Indonesia masih tetap ditemukan hingga saat ini.

Banyak penyebab praktik yang menjadikan hewan liar dan langka ini sebagai obyek tontonan, terutama untuk mendapatkan keuntungan.

Direktur Investigasi Scorpion Wildlife Monitoring Group, Marison Guciano menilai bahwa regulasi masih terbilang lemah, sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap hewan dalam sirkus atau pertunjukan terjadi.

Salah satu regulasi adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. Aturan itu kerap digunakan para pengelola untuk menghadirkan sirkus hewan.

"KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berperan memberi izin konservasi, para pengelola sirkus diperkenankan untuk melakukan peragaan satwa, tapi kan yang terjadi itu sirkus," kata Marison, saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (22/2/2019).

Hewan-hewan yang jatuh ke tangan para pengelola pertunjukan kemudian dilatih dengan sedemikian rupa hingga mampu melakukan sesuatu di luar perilaku alamiahnya.

Baca juga: Jumlah Sirkus Hewan di Indonesia Menurun karena Desakan Masyarakat

Pelatihan

Menurut Marison, hewan-hewan ini diberikan pelatihan yang menyiksa tubuh juga kebebasan mereka. Mereka diajari untuk mematuhi perintah dan melaksanakannya.

Apa yang diajarkan pada mereka adalah segala sesuatu yang tidak pernah dan sebenarnya tidak akan pernah mereka lakukan di alam liar.

Misalnya, gajah dipaksa berdiri dengan dua kaki, beruang naik sepeda, monyet menghitung, lumba-lumba melompat lingkaran api, dan sebagainya.

Semua itu di luar perilaku alamiah para hewan. Untuk bisa melakukan itu semua, tentu mereka harus melewati pelatihan yang keras dan mengerikan.

Jadi, menurut Marison, keliru jika kita menyebut hewan di panggung sirkus itu bertingkah "lucu dan menggemaskan". Mereka teraniaya tanpa kita tahu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X