KPU Dorong Pemilih yang Pindah TPS Ajukan Uji Materi ke MK

Kompas.com - 22/02/2019, 17:32 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Uji materi tersebut terkait dengan Undang-Undang Pemilu mengenai pencetakan surat suara untuk pemilih yang berpindah TPS.

Pemilih yang berpindah TPS dianggap punya wewenang dalam mengajukan uji materi ke MK terkait hal tersebut.

"Jadi yang di-judicial review itu Pasal 344 ayat 2. KPU kan sebagai penyelenggara (pemilu), yang terancam hak konvensionalnya (adalah) pemilih, jadi pemilih DPTb memungkinkan untuk mengajukan (uji materi) itu," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Perppu Dinilai Bisa Jadi Solusi Kekurangan Surat Suara di TPS

Pasal 344 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah dengan 2 persen dari DPT per TPS.

Sebanyak 2 persen surat suara itu merupakan surat suara cadangan yang sebetulnya digunakan untuk mengganti surat suara yang kemungkinan rusak.

Oleh karena itu, pasal tersebut dinilai mengabaikan pemilih DPTb. Sebab, tak ada aturan yang menyebutkan tentang ketentuan surat suara untuk pemilih tambahan.

"Untuk DPTb yang ini tidak ada surat suaranya, yang KPU perlukan adalah surat suara dicetak berdasarkan DPT, DPTb, dan dua persen dari DPT. Dua persen kan lain cadangan, untuk keliru coblos, rusak, itu diganti," ujar Viryan.

Baca juga: Lebih dari 275 Ribu Pemilih Ajukan Pindah TPS

Diberitakan sebelumnya, sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya.

Hal ini karena terjadi kendala dalam penyediaan surat suara tambahan yang khusus diperuntukkan bagi pemilih yang berpindah TPS atau pemilih 'pindah memilih'.

KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 pemilih. Mereka dicatat ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Jumlah tersebut, di beberapa TPS, ternyata melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Angka 275.923 pemilih masih mungkin bertambah karena KPU terus melakukan penyisiran potensi pemilih yang berpindah TPS hingga 17 Maret 2019.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

UPDATE: Kini Ada 123.503 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 2.277

Nasional
Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Penyandang Tuli Butuh Akses Informasi soal Bansos Saat Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara

Nasional
UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

UPDATE: Tambah 21, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.237 Orang

Nasional
Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Nasional
MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

MUI Nilai Sertifikasi Halal BPJPH Belum Ramah Pengusaha Kecil

Nasional
Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Nasional
Polri: Anita Kolopaking 'Jembatan' Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Polri: Anita Kolopaking "Jembatan" Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetio Utomo

Nasional
Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Polisi Tahan Anita Kolopaking demi Mencegahnya Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

Nasional
Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

Nasional
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Polisi Ungkap Praktik Penyelewengan Gas Subsidi

Polisi Ungkap Praktik Penyelewengan Gas Subsidi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X