Eddy Sindoro Bantah Menyuap Panitera Terkait Pengurusan Perkara

Kompas.com - 22/02/2019, 15:19 WIB
Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (22/2/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (22/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro membantah menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Eddy merasa tidak punya keterkaitan dengan sejumlah perkara hukum perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Hal itu dikatakan Eddy saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (22/2/2019).

"Saya tidak punya kapasitas dan otoritas untuk memberikan uang," ujar Eddy kepada majelis hakim.


Baca juga: Eddy Sindoro Bantah Keterangan Ahli Forensik Suara

Eddy membantah memerintahkan pegawai PT Artha Pratama Anugrah Wresti Kristian Hesti untuk mengurus perkara hukum. Eddy juga merasa tidak kenal dengan Edy Nasution.

Menurut Eddy, dia baru mengetahui nama-nama perusahaan yang sedang bermasalah hukum saat diperiksa oleh penyidik KPK.

Eddy mengakui pernah menjabat sebagai petinggi di sejumlah perusahaan di bawah Lippo Group.

Beberapa di antaranya, Eddy pernah menjadi presiden direktur di Lippo Bank, Lippo Karawaci, Lippo Karawang, dan Rumah Sakit MRCC Siloam.

"Setelah 2009 saya sudah pensiun," kata Eddy.

Baca juga: Eddy Sindoro Hadirkan Ahli Digital Forensik untuk Meringankan Dakwaan

Dalam kasus ini, Eddy Sindoro didakwa memberikan suap sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat kepada panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Edy menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP).

Suap juga sebagai pelicin agar Edy menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 



Terkini Lainnya

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Nasional
Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Nasional
Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Nasional
Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Nasional
2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

Nasional
Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Nasional
Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Nasional
Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Nasional
Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Nasional
Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Nasional
Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Nasional
Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Nasional
TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

Nasional

Close Ads X