Jumlah Sirkus Hewan di Indonesia Menurun karena Desakan Masyarakat

Kompas.com - 22/02/2019, 10:59 WIB
Sirkus gajah Marison GucianoSirkus gajah

KOMPAS.com – Angka keberadaan sirkus yang melibatkan hewan di Indonesia sudah menurun sejak dua tahun terakhir. Sirkus ini meliputi sirkus perjalanan maupun sirkus di kebun binatang dan sejenisnya.

Hal ini dikemukakan oleh Direktur Investigasi Scorpion Wildlife Monitoring Group, Marison Guciano saat terhubung dengan Kompas.com, Kamis (21/2/2019) malam.

Menurut Marison, saat ini, tersisa dua pengelola sirkus hewan di Indonesia yang masih aktif beroperasi. 


Sejumlah sirkus berhenti beroperasi dan memperbaiki pertunjukannya karena ada desakan dari masyarakat yang mulai menyadari soal kesejahteraan hewan, terlebih hewan-hewan yang berstatus dilindungi.

"Mereka (penyelenggara sirkus) akhirnya menghentikan sirkus atau peragaan binatang karena tertekan, setelah banyak email masuk menuntut menghentikan pelibatan hewan di pertunjukan-pertunjukannya,” kata Marison.

Saat ini, banyak sirkus yang sudah menggganti hewan dengan pertunjukan lain seperti barongsai atau sirkus yang seutuhnya dilakukan oleh manusia. Meskipun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelibatan hewan masih terjadi di sana-sini.

Mereka berdalih melakukan peragaan dan edukasi, bukan sirkus yang mengeksploitasi hewan.

Baca juga: Nestapanya Gajah-gajah yang Kerap Digunakan Beratraksi di Sirkus...

Untungnya, seiring berjalanan waktu, kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan mulai meningkat. Sehingga mereka enggan mendatangi sirkus hewan, apalagi mengajak serta buah hatinya.

Desakan dan sikap yang ditunjukkan masyarakat ini, muncul dari banyaknya kampanye yang dilakukan oleh para aktivis perlindungan hewan, baik secara online di media sosial, maupun offline.

“Kami unggah video-video penyiksaan terhadap hewan di media sosial. Dan sekarang unggahan semacam itu mendapat respons dengan sangat cepat, masyarakat banyak yang menyebarkan ulang konten itu,” ujar Marison.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X