TKN Jokowi-Ma'ruf Bantah Buat Video Sosialisasi Berbahasa Mandarin

Kompas.com - 22/02/2019, 10:30 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding dan Lodewijk Freidrich Paulus di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding dan Lodewijk Freidrich Paulus di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menegaskan pihaknya tak pernah membuat video sosialosasi berbahasa mandarin.

Hal ini disampaikan Karding menanggapi beredarnya video yang tersebar di media sosial. Dikesankan bahwa video berbahasa mandarin itu dibuat oleh TKN Jokowi-Ma'ruf.

TKN menilai tersebarnya video tersebut sebagai bentuk kampanye hitam.

"TKN tidak pernah membuat video itu. Video itu sangat rasis dan bertujuan menghasut masyarakat dan menyudutkan TKN," kata Karding dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Jadi Momen Kandidat Transparan Laporkan Hartanya

Bila diamati secara teliti, lanjut Karding, ada sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Pertama adalah aksara yang digunakan adalah aksara Indonesia dan bukan Mandarin.

Kedua, beberapa pengucapan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketiga penempelan beberapa jargon yang menggunakan bahasa Indonesia.

"Hal-hal itu cukup aneh. Dan kami paham itu untuk mengarahkan opini bahwa video itu berasal dari kami," ujar Karding.

Karena sangat jelas isi video itu tidak benar dan sudah banyak digunakan untuk menebar kebencian, TKN meminta agar pihak berwenang menghentikan kegiatan penyebaran video itu. TKN menduga video ini merupakan gerakan kontraintelejen dari kelompok di luar TKN.

"Karena video ini bertendensi menyerang TKN dan mendiskreditkan paslon nomor urut 01, kami mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Nasional
Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X