Jika Terpilih, Prabowo-Sandiaga Janji Permudah Akses Modal bagi Petani dan Nelayan

Kompas.com - 21/02/2019, 20:39 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Edhy Prabowo menuturkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para petani dan nelayan, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Salah satu caranya dengan mendirikan bank tani dan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi jika dipercaya memimpin negeri ini maka kita akan membangun bank tani dan nelayan untuk mempermudah akses permodalan. Dan itu bukan untuk infrastruktur tapi khusus para petani dan nelayan," ujar Edhy seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Kamis (21/2/2019).

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.
Menurut Edhy, saat ini pemerintah belum dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan.

Hal itu terjadi karena para petani dan nelayan sulit untuk mendapatkan akses permodalan yang baik dari pemerintah.

Baca juga: Mengapa Prabowo Tidak Menyerang Balik Jokowi?

Di sisi lain, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan dan sebagian besar dari mereka menjadi buruh tani yang mengelola lahan pertanian milik orang lain.

Sementara program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai belum bisa menjawab permasalahan para petani terkait akses permodalan.

"Terutama dari sektor keuangan atau sektor kredit yang katanya mudah bagi petani, katanya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak perlu ada agunan, tapi nyatanya tidak bisa menjawab juga permasalahan para petani untuk akses permodalan," kata Edhy.

Baca juga: Budiman: Kalau Data Jokowi Salah, Kenapa Prabowo Enggak Bantah di Panggung?

Ketua Komisi IV DPR itu pun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada para petani dan nelayan.

"Negara harus hadir dalam menjaga keberpihakannya kepada yang lemah dalam hal ini adalah para pelaku usaha pertanian di sektor yang paling kecil. Karena para petani kita itu tidak semuanya memiliki lahan," tutur dia.

Kompas TV Hingga saat ini, Bawaslu telah menerima dua laporan dan masih mendalami dugaan serangan pribadi Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo, terhadap Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, terkait kepemilikan ratusan hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Bawaslu masih akan memeriksa saksi pelapor dan memastikan kelengkapan formilnya untuk menentukan apakah diperlukan pemanggilan terhadap terlapor. Meski demikian, menurut Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo,secara tegas menyebutkan kalau tidak ada pasal yang mengatur tentang serangan pribadi dalam peraturan perundang-undangan mengenai kampanye.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.