Jika Terpilih, Prabowo-Sandiaga Janji Permudah Akses Modal bagi Petani dan Nelayan

Kompas.com - 21/02/2019, 20:39 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Edhy Prabowo menuturkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para petani dan nelayan, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Salah satu caranya dengan mendirikan bank tani dan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi jika dipercaya memimpin negeri ini maka kita akan membangun bank tani dan nelayan untuk mempermudah akses permodalan. Dan itu bukan untuk infrastruktur tapi khusus para petani dan nelayan," ujar Edhy seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Kamis (21/2/2019).

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.
Menurut Edhy, saat ini pemerintah belum dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan.

Hal itu terjadi karena para petani dan nelayan sulit untuk mendapatkan akses permodalan yang baik dari pemerintah.

Baca juga: Mengapa Prabowo Tidak Menyerang Balik Jokowi?

Di sisi lain, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan dan sebagian besar dari mereka menjadi buruh tani yang mengelola lahan pertanian milik orang lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai belum bisa menjawab permasalahan para petani terkait akses permodalan.

"Terutama dari sektor keuangan atau sektor kredit yang katanya mudah bagi petani, katanya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak perlu ada agunan, tapi nyatanya tidak bisa menjawab juga permasalahan para petani untuk akses permodalan," kata Edhy.

Baca juga: Budiman: Kalau Data Jokowi Salah, Kenapa Prabowo Enggak Bantah di Panggung?

Ketua Komisi IV DPR itu pun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada para petani dan nelayan.

"Negara harus hadir dalam menjaga keberpihakannya kepada yang lemah dalam hal ini adalah para pelaku usaha pertanian di sektor yang paling kecil. Karena para petani kita itu tidak semuanya memiliki lahan," tutur dia.

Kompas TV Hingga saat ini, Bawaslu telah menerima dua laporan dan masih mendalami dugaan serangan pribadi Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo, terhadap Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, terkait kepemilikan ratusan hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Bawaslu masih akan memeriksa saksi pelapor dan memastikan kelengkapan formilnya untuk menentukan apakah diperlukan pemanggilan terhadap terlapor. Meski demikian, menurut Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo,secara tegas menyebutkan kalau tidak ada pasal yang mengatur tentang serangan pribadi dalam peraturan perundang-undangan mengenai kampanye.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.