Bawaslu: Larangan Serangan Personal di Tata Tertib Debat Tak Diatur Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menuturkan bahwa ketentuan soal larangan bagi peserta debat melakukan serangan personal tidak diatur secara jelas dalam tata tertib Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rahmat mengatakan, dalam tata tertib debat yang telah disepakati oleh KPU dan timses kedua pasangan capres-cawapres, terdapat aturan mengenai larangan peserta debat menyerang ranah pribadi lawannya.

Namun, tata tertib tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan atau perkataan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai serangan personal.

Baca juga: Habiburokhman Nilai Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Blunder

"Dalam tata tertib yang dibuat oleh KPU tidak dijelaskan serangan secara personal itu apa, kami juga menanyakan kepada KPU serangan personalnya seperti apa, memang diatur tidak boleh menyinggung masalah personal antara pasangan calon," ujar Rahmat dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Oleh sebab itu, lanjut Rahmat, Bawaslu akan melibatkan KPU untuk membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat kedua.

Dalam debat, Jokowi sempat menyinggung soal kepemilikan lahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto seluas ratusan ribu hektar di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Hal itu kemudian dianggap sebagai serangan personal atau bersifat pribadi oleh para pendukung Prabowo.

"Kalau aset itu telah dibuka apakah itu termasuk serangan pribadi. Ini yang kami juga harus teliti. Jadi untuk persoalan ini kami harus menunggu sekaligus juga untuk menanyakan kepada KPU apa yang dimaksud dengan menyerang secara pribadi itu seperti apa," kata Rahmat.

Sebelumnya, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan pelanggaran pemilu, karena menyerang pribadi capres Prabowo Subianto saat debat kedua pilpres.

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Baca juga: TKN: Serangan Pribadi Itu Jika Bertanya tentang Urusan Rumah Tangga

Pelapor menganggap Jokowi melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu melarang peserta, pelaksana dan tim kampanye menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain selama kampanye.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.