Ada Potensi Pemilih yang Pindah TPS Tak Bisa Mencoblos

Kompas.com - 21/02/2019, 17:03 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara ( TPS) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya karena konsentrasi penyebaran yang tak merata.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 orang. Mereka dicatat ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Di beberapa TPS, jumlah tersebut melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

"Misalnya pemilih di satu TPS 300 (pemilih), kan dua persennya berarti (dialokasikan) 6 surat suara cadangan. Sementara berdasarkan data yang masuk dari laporan daerah, di sekitar situ misalnya ada yang DPTb-nya 300-500," ujar Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Saran Kemendagri agar Pemilih Pemula Bisa Mencoblos pada Pemilu 2019

"KPU mengalami kendala untuk penyediaan surat suaranya," tambahnya.

Hingga saat ini, belum ditemukan solusi terkait kendala tersebut. Namun, KPU akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin hak pilih pemilih, termasuk mereka yang berpindah TPS.

"Kami akan menyampaikan ini kepada pihak terkait dalam hal ini Komisi II, pemerintah, Bawaslu, kendala ini bagaimana. Tidak bisa KPU sendirian, kan ada konsekuensinya," kata dia.

Baca juga: Lebih dari 275 Ribu Pemilih Ajukan Pindah TPS

Pemilih yang ingin berpindah tempat memilih diberi kesempatan untuk mengurus proses administrasinya paling lambat 17 Maret 2019.

Proses administrasi pindah memilih yang dimaksud adalah mencatatkan pindah memilih ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersedia di desa/kelurahan asal atau tujuan. Dari situ, calon pemilih akan mendapatkan formulir A5.

Baca juga: Pihak yang Halangi Pemilih Gunakan Hak Suara Bisa Dikenai Sanksi Pidana

Formulir tersebut digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih. Formulir A5 bisa didapatkan pemilih dengan menunjukkan e-KTP maupun identitas lainnya.

Setelah yang bersangkutan dipastikan sudah menempuh proses administrasi pindah memilih, maka data pemilih di tempat asal yang bersangkutan akan dihapus.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Nasional
Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Nasional
Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Nasional
Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Nasional
100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

Nasional
[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

Nasional
Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Nasional
Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Nasional
Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Nasional
Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Nasional
Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Nasional
Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Nasional
WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

Nasional
Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Nasional
Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X