Ombudsman Nilai Penempatan TNI di Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Kompas.com - 21/02/2019, 13:41 WIB
Wakil Ketua Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Barat, Jumat (29/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Barat, Jumat (29/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengingatkan potensi maladministrasi terkait rencana penempatan perwira TNI di jabatan sipil.

Salah satu rencana restrukturisasi yang diwacanakan Presiden Joko Widodo adalah memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

"Kalau arah kebijakan akan melakukan penempatan TNI pada jabatan tertentu di jabatan ASN (aparatur sipil negara) maka berpotensi maladministrasi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dan prosedur dalam pembuatan kebijakan," kata Ninik di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Lebih Dalam Rencana Restrukturisasi TNI

Ninik mengacu pada sejumlah instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"Yang kami sampaikan adalah peringatan dini, hal ini karena sesungguhnya kalau memerhatikan ketentuan tersebut, sesungguhnya pintu masuk prajurit ke wilayah sipil itu sudah ditutup rapat-rapat, ya," katanya.

Ia mencontohkan, Pasal 39 UU TNI menyebutkan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, politik praktis, bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

"Di undang-undang yang sama di pasal 47 mengatakan prajurit kalau memang mau masuk ke ranah wilayah sipil maka dia harus berhenti mundur, ikutlah sesuai proses rekrutmen di ASN ya. Kalau nanti ikut di situ kan ada berbagai proses fit and proper test," papar Ninik.

"Begitu juga di Undang-Undang ASN, dan PP, di situ sangat jelas sekali bahwa bagi TNI, Polri yang akan melakukan penempatan jabatan di sektor sipil maka dia harus mundur," sambungnya.

Baca juga: Restrukturisasi TNI yang Ditengarai Membangkitkan Lagi Dwifungsi ABRI...

Meski demikian, kata Ninik, berdasarkan Pasal 47, prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan pada lembaga terkait sejumlah bidang saja.

Ia mencontohkan, seperti Lembaga Ketahanan Nasional, Mahkamah Agung, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

"Ada 10 itu kalau tidak salah. Maka perlu dilakukan upaya pembuatan keputusan dan kebijakan politiknya terlebih dulu. Ya tentu saja harus diambil antara pemerintah dan DPR. Tidak bisa kemudian pemerintah melakukan sendiri tanpa ada pelibatan DPR," katanya.


Terkini Lainnya

Mucikari Tawar Rp 25 Juta, Artis VA Minta Rp 35 Juta

Mucikari Tawar Rp 25 Juta, Artis VA Minta Rp 35 Juta

Regional
[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

Internasional
Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Nasional
[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

Nasional
Target Suara Capres, 'PR' untuk Timses

Target Suara Capres, "PR" untuk Timses

Nasional
Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Nasional
Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Regional
Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Regional
Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Internasional
Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Megapolitan
Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang  Ditawarkan LIPI

Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang Ditawarkan LIPI

Regional
Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Internasional
Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Megapolitan
Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Nasional
Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Megapolitan

Close Ads X