Kompas.com - 21/02/2019, 10:05 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menuturkan bahwa dirinya belum mendapatkan persetujuan dari Taufik Kurniawan terkait pergantian jabatan Wakil Ketua DPR.

Menurut Zulkifli, ia telah beberapa kali meminta bertemu Taufik yang kini ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun permintaan itu belum dikabulkan.

"Itu (pergantian) harus ada persetujuan dari Taufik. Saya sudah minta waktu beberapa kali belum bisa jumpa," ujar Zulkifli saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Zulkifli menegaskan bahwa pergantian jabatan Wakil Ketua DPR harus dilakukan atas persetujuan. Jika tidak, hal itu justru akan menimbulkan polemik.

Baca juga: Beda Pernyataan Pimpinan DPR dan Ketum PAN soal Surat Pergantian Taufik Kurniawan

Ia kemudian mencontohkan perseteruan yang terjadi antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Karena kalau tidak disetujui oleh bersangkutan, nanti seperti PKS, enggak kelar-kelar. Kan malu saya. Sudah bikin surat enggak diganti-ganti. Nah kita maunya Pak Taufik setuju dulu, lalu kita proses," kata Zulkifli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, pergantian Taufik Kurniawan ditargetkan sebelum April 2019. Sebab, pergantian anggota DPR harus dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan anggota DPR berakhir.

Baca juga: Hampir Sebulan Berstatus Tersangka, Taufik Kurniawan Masih Jabat Wakil Ketua DPR

"Kan enam bulan sebelum masa jabatan anggota DPR ini berakhir tidak boleh dilakukan pergantian. Jadi bagi kami targetnya itu ya sebelum April ini kita sudah bisa melakukan pergantian," ujar Eddy.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Nasional
Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari Sesuai Fakta Persidangan

KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari Sesuai Fakta Persidangan

Nasional
Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

Nasional
Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Nasional
Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Nasional
DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

Nasional
Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

Nasional
Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X