Ragam Sikap Partai Tanggapi Pencalegan Eks Koruptor

Kompas.com - 21/02/2019, 07:33 WIB
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan rilis terbaru mengenai daftar nama calon legislatif yang berstatus eks terpidana kasus korupsi. Ada tambahan 32 caleg eks koruptor yang masuk ke dalam daftar.

Setelah dijumlahkan dengan caleg eks koruptor yang diumumkan KPU sebelumnya, ada 81 caleg eks koruptor yang mengikuti Pemilihan Legislatif 2019.

Daftar caleg eks koruptor di sejumlah partai jadi bertambah. Ada yang semula tercatat tidak mencalonkan eks koruptor, kemudian ditemukan ada. Ada juga partai yang pada pengumuman pertama dan kedua tetap tidak ditemukan caleg eks koruptor.

PPP tegur pengurus daerah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai yang tercatat mencalonkan 3 eks koruptor dalam Pileg 2019. Padahal, pada pengumuman sebelumnya PPP bersih dari catatan itu.

Tiga caleg eks koruptor yang dicalonkan lewat PPP adalah Emil Silfan (DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 4), Ujang Hasan (DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah), dan Rommy Krishna (DPRD Kabupaten Lubuklinggau 3).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya langsung menegur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setempat setelah KPU merilis daftar itu.

"DPP PPP telah memberikan peringatan secara organisatoris kepada DPC setempat," ujar Arsul kepada Kompas.com, Selasa (19/2/2019).

Arsul mengakui pengawasan DPP PPP terhadap pencalonan legislatif di tingkat kabupaten/kota belum maksimal.

DPP PPP hanya memeriksa pencalonan di tingkat provinsi. Pihaknya juga tidak mendapat informasi mengenai caleg eks koruptor tersebut dari DPC.

Kini, tidak banyak hal yang bisa diperbuat partai terhadap mereka. Arsul mengatakan nama mereka sudah masuk ke daftar calon tetap (DCT) dan tidak bisa dicoret lagi.

Sebagai gantinya, DPP PPP telah memerintahkan struktur partai untuk tidak membantu pemenangan calon anggota legislatif yang berstatus eks koruptor pada Pemilu 2019.

DPP PPP memerintahkan agar dukungan dialihkan kepada caleg-caleg lain yang tidak pernah terlibat kasus korupsi.

"DPP telah menginstruksikan agar dukungan struktur partai diberikan kepada caleg-caleg lain yang bukan eks terpidana kasus kejahatan serius," ujar Arsul.

Meski demikian, sikap partai bisa berbeda-beda. Misalnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menilai ada potensi elektoral dari caleg eks koruptor itu.

Demokrat dan PAN punya sikap serupa

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik mengatakan tidak menutup kemungkinan caleg-caleg eks koruptor sangat diterima dan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi di masyarakat.

"Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya bicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi adalah orang-orang yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa menaikkan kursi partai," ujar Rachlan.

Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).
Meskipun, dia menyadari pencalonan eks koruptor sebagai anggota legislatif ini memang menimbulkan pro dan kontra.

Rachlan pun menegaskan pencalonan eks koruptor di partainya dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk aspek elektoral.

Pihaknya juga sudah berupaya menekan angka caleg berstatus eks koruptor itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Eddy mengatakan caleg eks koruptor yang dicalonkan oleh partainya memiliki basis massa yang kuat.

Mereka bisa diberdayakan untuk mendulang elektabilitas dalam Pileg 2019.

"Bagaimanapun juga mereka itu kan punya basis, mereka punya massa, paling tidak punya modal sosial. Sehingga kalau mereka diberdayakan ya kenapa tidak," ujar Eddy.

Selain itu, mantan koruptor juga punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Hak itu melekat selama tidak dicabut oleh pengadilan. Eddy mengatakan caleg eks koruptor juga telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman.

Menurut Eddy, seharusnya masyarakat dibiarkan memilih caleg yang mereka kehendaki. Dia pun menilai sikap KPU mengumumkan nama caleg eks koruptor begitu berlebihan.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 49 Caleg DPRD dan DPD Eks Koruptor

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X