Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tudingan Sudirman Said soal Pertemuan Rahasia dengan Freeport yang Dibantah Jokowi

Kompas.com - 21/02/2019, 05:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengklaim, Presiden Joko Widodo pernah menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport McMoran James R Moffet.

Ditemui terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan ini. Menurut versi Sudirman, pertemuan rahasia itu disebut menyepakati soal surat 7 Oktober 2015 atau surat yang disebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia. 

Sudirman membantah bahwa surat perpanjangan izin diinisiasi oleh dirinya yang saat itu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Baca juga: Jokowi Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (20/2/2019).

Sudirman kemudian menceritakan kronologi pertemuan antara Jokowi dan bos besar Freeport itu. 

Sehari sebelum diterbitkannya surat perpanjangan, yakni pada 6 Oktober 2015, Sudirman mengaku ditelepon ajudan presiden untuk datang ke Istana. Namun, ia tidak diberi tahu tujuan Presiden memanggilnya.

Baca juga: Sudirman Said: Lebay jika Pembelian Saham Freeport Disebut Nasionalisme

"Kira-kira pukul 08.30 WIB, saya datang dari rumah, duduk sekitar 5, 10 menit, langsung masuk ke ruang kerja Pak Presiden," katanya.

Sudirman bercerita, sebelum masuk ke ruang kerja Jokowi, ia dibisiki ajudan presiden untuk menganggap bahwa pertemuan tersebut seolah-olah tak pernah ada.

Menurut Sudirman, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tak diundang.

"Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki aspri (asisten presiden), 'Pak menteri pertemuan ini tidak ada'. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu," katanya.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden tersebut.

Saat masuk ke ruangan, Sudirman merasa sangat kaget. Itu lantaran di ruangan tersebut sudah ada James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

“Tidak panjang lebar Presiden (Jokowi) mengatakan, 'Tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik,” kata Sudirman.

Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draf tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Mafia Minyak Petral Kita Bubarkan, 51 Persen Saham Freeport Kita Rebut...

Namun, Sudirman tak setuju draf itu. Dia pun memilih membuat draf yang dianggap akan lebih menguntungkan Indonesia.

“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti drafmu, akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik," katanya.

Draf yang dibuat Sudirman diperlihatkan kepada Presiden Jokowi. 

“Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat, ya diberi saja,” katanya.

Sudirman mengatakan, dengan cerita tersebut, artinya surat 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya, melainkan atas perintah Presiden Jokowi. “Jadi draf yang saya punya ini aman tidak merusak,” kata Sudirman.

Halaman berikutnya: Jokowi Membantah

Halaman:


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com