Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Komisioner KPU Lerai Pendukung Capres yang Adu Mulut Saat Debat

Kompas.com - 21/02/2019, 05:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menceritakan insiden keributan antara massa pendukung Jokowi dan Prabowo yang terjadi dalam debat kedua pilpres, Minggu (17/2/2019).

Menurut dia, sejumlah pendukung yang hadir menyaksikan langsung jalannya debat sempat terlibat adu mulut saat commercial break. Momen itu terjadi usai capres nomor urut 01 Joko Widodo menanyakan soal ratusan ribu hektar lahan milik capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Massa pendukung Prabowo menuding, pertanyaan Jokowi merupakan bentuk 'serangan pribadi' yang tidak seharusnya dimunculkan dalam debat.

KPU dan Bawaslu sampai harus turun tangan untuk melerai kedua belah pihak yang terlibat adu mulut.

"Adu mulutnya terkait dengan tafsir dari pihak 02 yang menafsirkan bahwa pernyataan dan pertanyaan capres 01 itu dianggap menyerang secara pribadi," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Penjelasan Luhut soal Video Ricuh di Debat Kedua Pilpres

"Makanya saya melerai adu mulut kemudian memastikan debat harus dilanjutkan," sambungnya.

Menurut Wahyu, atas keributan tersebut, KPU merasa keberatan. Sebab, debat merupakan salah satu metode kampanye yang dibuat untuk melayani masyarakat pemilih.

Debat digunakan sebagi referensi bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin pilihan mereka.

Sedangkan keributan semacam itu akan merugikan masyarakat pemilih dan berpotensi menyandera kepentingan pemilih.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Pak Luhut Tidak Marah, yang Marah Saya...

Oleh karenanya, kepada pihak-pihak yang terlibat adu mulut kala itu, Wahyu menyampaikan bahwa maka ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika ada pihak yang merasa keberatan.

"Kami menyampaikan, debat ini kan salah satu metode kampanye, sehingga jika ada dugaan-dugaan pelanggaran yang menurut BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi) itu ada mekanismenya, ya silahkan dilakukan kepada Bawaslu," ujar Wahyu.

Bawaslu yang juga hadir dalam lokasi debat dan melerai pihak yang terlibat adu mulut pun membenarkan ucapan Wahyu.

Sehari setelah debat, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan menyerang pribadi lawan saat debat kedua pilpres.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Sampaikan Kebohongan Publik

Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.

Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Kicauan Andi Arief

Keributan yang terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo saat jeda debat capres pertama kali diketahui melalui video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, di akun Twitternya.

Lewat akun Twitter @AndiArief__ ia menulis, "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yg melanggar aturan".

Dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut.

Dari kubu Prabowo, nampak Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, hingga Wakil Ketua BPN Jansen Sitindaon.

Sementara dari pihak Jokowi, terlihat Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Direktur TKN Aria Bima, dan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni.

Atas keributan itu, pihak KPU dan Bawaslu turun tangan.

Nampak Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan yang lainnya berusaha melerai kedua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com