Kompas.com - 20/02/2019, 21:30 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengaku tak pernah menyalahkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ihwal penguasaan lahannya seluas ratusan ribu hektar.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan Prabowo tak salah menguasai lahan seluas itu lantaran izinnya diperoleh sesuai dengan undang-undang.

"Memang tidak ada masalah. Apa saya pernah bilang (itu) masalah? Enggak kok," kata Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Jokowi mengatakan dirinya mengungkapkan penguasaan lahan oleh Prabowo saat Debat Pilpres kedua lantaran Capres nomor urut 02 itu menilai program kerjanya membagikan konsesi tanah kepada masyarakat itu tidak bermanfaat.

Baca juga: Debat Capres, Lahan Prabowo, dan Reforma Agraria

Karena itu, lanjut Jokowi, saat itu ia menyebut luas lahan yang dikuasi Prabowo untuk membandingkan dengan luas konsesi lahan yang diberikan kepada masyarakat.

"Saya itu menyampaikan ya Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa pembagian sertifikat itu tidak bermanfaat karena nanti kan tanah-tanah akan habis. Kan gitu. Saya hanya menyampaikan kan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Enggak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak," ujar Jokowi.

"Sudah saya sampaikan, bahwa kan pada ikut di perhutanan sosial. Ada yang kita beri satu hektar. Ada masyarakat adat ulayat 800 hektar, 2.000 hektar, itu kecil-kecil memang. Ada yang 2 hektar, memang kecil-kecil," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penguasaan lahan di Aceh dan Kalimantan Timur oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak menyalahi aturan.

Ia mengatakan, Prabowo memperoleh hak penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha (HGU) melalui mekanisme yang dilegalkan undang-undang.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Ia melanjutkan lahan seluas itu biasanya digunakan untuk industri ekspor yang membutuhkan bahan baku, salah satunya kertas.

"Kalau tidak ada penguasaan wilayah untuk bahan baku bagaimana? Dan itu juga lahan ada sistemnya. Katakanlah itu dibagi empat, satu diambil kemudian ditanami di tempat lain, begitu diambil ditanam lagi, jadi begitu berputar terus, rolling terus itu," ujar Kalla.

"Dan itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya," lanjut dia.

Baca juga: Erick Thohir: Kalau BPN Merasa Kepemilikan Lahan Masalah Pribadi Ya Mohon Maaf

Diberitakan, Prabowo disebut memiliki lahan seluas ratusan ribu hektar di Aceh dan Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Menurut Jokowi, Prabowo punya lahan di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektar.

Data tersebut diakui Prabowo. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

Kompas TV Pemerintahan Kota Dumai menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini Kota Dumai diselimuti kabut asap tipis sejak sepekan terakhir. Penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dilakukan akibat kondisi kebakaran yang terjadi di empat kabupaten dan kota di Riau yakni Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Kebakaran lahan dan hutan telah terjadi sejak bulan Januari lalu. Hingga kini Tim Satgas Karhutla Riau terus berupaya memadamkan titik api serta melakukan pendinginan di lahan yang telah berhasil dipadamkan. Di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai luas lahan gambut yang terbakar mencapai 18 hektar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal Dalam Tugas...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.